Pemprov Fokus Intervensi Wilayah Spesifik untuk Tekan Angka Kemiskinan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan fokus melakukan intervensi di wilayah spesifik dalam upaya menekan dan menurunkan kemiskinan di daerah itu.

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi di Makassar, Minggu, mengatakan Pemprov Sulsel telah menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengusung visi "Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter", dengan empat misi utama yang seluruhnya mendukung penanggulangan kemiskinan.

Fatmawati merinci strategi penanggulangan kemiskinan dalam tiga pilar utama. Pertama, Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, melalui, Layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi); Bantuan sosial berbasis data kesejahteraan; pembangunan rumah layak huni dan perlindungan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga).

Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat, melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal; pelatihan kerja bagi generasi muda; akses permodalan usaha mikro dan pertanian berbasis teknologi.

"Serta ketiga yakni penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui Intervensi wilayah berbasis data spasial dan penataan kawasan kumuh dan daerah tertinggal, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terisolasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, ketiga pilar ini perlu ditopang tata kelola yang terintegrasi. Sinergi pusat-daerah, data yang akurat, dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, Fatmawati menekankan pentingnya pertemuan tersebut sebagai upaya memperkuat konsolidasi lintas sektor untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Sulsel.

Ia menegaskan, penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program nasional yang memerlukan sinergi semua pihak. Dalam konteks daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

"Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat kerja sama, serta menyusun strategi yang lebih tajam dan berdampak langsung pada masyarakat miskin,” ujar Fatmawati.

Sebagai Ketua TKPK Provinsi, Fatmawati menyoroti peran strategis kelembagaan TKPK dalam menyinergikan berbagai program, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Ia juga mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel.

Per September 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 7,77 persen atau turun 0,29 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 8,06 persen.

Secara absolut, penduduk miskin berkurang 24.700 jiwa, menjadi 711.770 orang. Meski demikian, terjadi peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan dari 5,08 persen menjadi 5,21 persen, yang disebut Fatmawati sebagai indikasi perlunya pendekatan wilayah yang lebih kontekstual.

Kabupaten Pangkep tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 12,41 persen, disusul Jeneponto (11,82 persen), dan Luwu (11,7.persen). Daerah lainnya yang juga masuk dalam sepuluh besar adalah Enrekang, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, dan Maros.