Susul Australia, PM Selandia Baru Usulkan Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun

SYDNEY - Perdana Menteri Selandia Baru pada hari Selasa (6/5) mengusulkan pelarangan media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun, menekankan perlunya melindungi mereka dari bahaya platform teknologi besar.

Regulator di seluruh dunia tengah bergulat dengan cara menjaga anak-anak tetap aman saat daring, karena media sosial semakin dibanjiri konten kekerasan dan mengganggu.

Perdana Menteri Christopher Luxon meluncurkan rancangan undang-undang yang akan memaksa perusahaan media sosial untuk memverifikasi pengguna berusia minimal 16 tahun, atau menghadapi denda hingga 2 juta dollar Selandia Baru (1,2 juta dollar AS). 

Larangan yang diusulkan dimodelkan berdasarkan larangan Australia, yang berada di garis depan upaya global untuk mengatur media sosial. 

"Ini tentang melindungi anak-anak kita. Ini tentang memastikan perusahaan media sosial memainkan peran mereka dalam menjaga anak-anak kita tetap aman," kata Luxon.

Tidak jelas kapan undang-undang itu akan diperkenalkan ke parlemen, tetapi Luxon mengatakan ia berharap dapat memperoleh dukungan dari seluruh majelis.

Undang-undang tersebut dirancang oleh Partai Nasional sayap kanan-tengah Luxon, anggota terbesar dalam koalisi pemerintahan tiga arah Selandia Baru. 

Agar dapat diloloskan, mereka memerlukan dukungan dari dua mitra koalisi Luxon lainnya. 

"Orang tua terus-menerus memberi tahu kami mereka benar-benar khawatir tentang dampak media sosial terhadap anak-anak mereka," kata Luxon. 

"Dan mereka mengatakan benar-benar kesulitan dalam mengelola akses ke media sosial."

Australia meloloskan undang-undang penting pada bulan November yang melarang anak di bawah 16 tahun dari media sosial -- salah satu tindakan keras terberat di dunia terhadap situs populer seperti Facebook, Instagram dan X.

Langkah ini memicu reaksi keras dari perusahaan teknologi besar yang menggambarkan undang-undang tersebut sebagai "terburu-buru", "tidak jelas", dan "bermasalah".