Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kebijakan Baru PT Pos Pangkas Tunjangan, Nasib Puluhan Ribu Pensiunan Terancam

12 Selasa, 06 Mei 2025, 11:33 WIB | Oleh:
Kebijakan Baru PT Pos Pangkas Tunjangan, Nasib Puluhan Ribu Pensiunan Terancam Kebijakan Baru PT Pos Pangkas Tunjangan, Nasib Puluhan Ribu Pensiunan Terancam Doc: Pribadi/yds
Ket. Aksi demonstrasi di depan gedung PT. Pos Indonesia Tbk beberapa tahun silam.

JAKARTA – PT. Pos Indonesia (Persero) mengeluarkan kebijakan penyesuaian benefit langsung bagi para pensiunannya, efektif berlaku per 1 Mei 2025. Keputusan ini menuai keresahan mendalam dan kekhawatiran akan masa depan finansial lebih dari 22 ribu pensiunan perusahaan BUMN tersebut.

Melalui nota dinas elektronik tertanggal 29 April 2025, PT. Pos Indonesia memutuskan untuk menyesuaikan pemberian benefit langsung seperti tunjangan pangan dan tunjangan penghasilan, menggantikan skema bantuan yang telah diberikan selama ini.

Penyesuaian ini dilakukan dengan formulasi baru, di mana besaran benefit langsung kini diberikan berbeda sesuai masa kerja, dengan besaran maksimal hanya Rp 100.000 per bulan.

Dalam nota dinas tersebut, perusahaan menjelaskan penyesuaian ini dilakukan menyusul arahan Kementerian BUMN yang tidak memperkenankan pemberian benefit langsung kepada pihak yang tidak aktif operasional, serta kewajiban iuran tambahan kepada Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) di tengah penurunan pendapatan perusahaan.

Namun, kebijakan ini ditolak tegas oleh Persatuan Pensiunan Pos Indonesia (PPPos). Plt Ketua Umum PPPos, Amrizal, menyatakan keprihatinan mendalam.

"Kebijakan ini meresahkan dan berakibat memiskinkan lebih dari 22 ribuan orang Pensiunan Pos Indonesia," ujar Amrizal.

Ia menambahkan, besaran maksimal Rp 100 ribu yang baru jauh lebih kecil dibandingkan bantuan sebelumnya yang mencakup tunjangan pangan, penghasilan, hingga subsidi BPJS Kesehatan.

PPPos menilai kebijakan ini tidak manusiawi dan minim sosialisasi, bahkan telah mengajukan permohonan audiensi kepada Presiden Prabowo Subianto demi memperjuangkan nasib para pensiunan yang terancam kesejahteraannya di masa depan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Rona
Hari Ayah Nasional 12 Novem...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.