MBG Bermasalah Lagi, Puan Minta Pemerintah Evaluasi

JAKARTA - Beberapa waktu terakhir banyak temuan masalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama dari kualitas menu makanan dan manajemen keuangan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga program ini dapat betul-betul bermanfaat bagi rakyat, khususnya anak-anak sekolah.

“Kita memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan,” ujar Puan, dikutip dari laman resmi DPR RI, Sabtu (26/4).

Puan mengatakan evaluasi penting agar program MBG benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Dia memastikan DPR akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan MBG agar tujuan mulia dari program itu dapat tercapai.

Dia meyakini pemerintah akan terus berbenah dan mengupayakan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Lebih khsusu, dia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi mendalam mulai dari sisi standar mutu, keamanan pangan, dan kehigienisan dalam proses penyajian menu MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Perlu dilakukan evaluasi mana-mana saja yang masih kurang. Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik,” jelasnya.

Puan mengapresiasi Presiden Prabowo yang akan melakukan evaluasi dan menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana program MBG oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Puan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang siap mengusut persoalan ini.

"Kami sepakat bahwa uang yang dipergunakan untuk rakyat harus tersalurkan dengan baik," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional untuk mengelola program MBG secara akuntabel. Ia mendorong agar BGN melaporkan program MBG secara berkala karena anggarannya besar dan telah disetujui DPR. 

“Kami ingin melihat program ini berjalan baik, apalagi makan bergizi menjadi program strategis Presiden Prabowo," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana memastikan pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini merupakan respons terhadap sejumlah temuan mengenai kualitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat, khususnya di beberapa wilayah.

"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan program yang dimulai pada 6 Januari 2025," terangnya.