Industri Sawit RI Terancam, GAPKI Soroti Kebijakan Tarif AS

PALEMBANG – Kebijakan tarif resiprokal dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikhawatirkan berimbas terhadap sektor komoditas Indonesia, terutama kelapa sawit. Sebab, Indonesia saat ini merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Berdasarkan data dari Foreign Agricultural Service Departemen Agrikultur Amerika Serikat untuk periode 2023/2024, Indonesia memproduksi sekitar 44 juta metrik tonminyak kelapa sawit, yang mencakup 57 persendari total produksi global. Posisi kedua ditempati oleh Malaysia dengan produksi sekitar 19,71 juta metrik ton (26 persen dari produksi global), diikuti oleh Thailand dengan 3,6 juta metrik ton (5 persen).?

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan menyebutkan tarif kebijakan tarif resiprokal AS dapat mengancam industri kelapa sawit di Indonesia.

Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto di Palembang, Rabu (9/4), mengatakan kenaikan tarif ekspor ke AS membuat produk kelapa sawit Indonesia mengalami tekanan, sehingga kondisi itu menjadikan kelapa sawit Indonesia kurang kompetitif di pasar global.

"Kebijakan ekspor AS ini berpotensi menurunkan volume ekspor dalam jangka pendek dan berdampak langsung pada pendapatan petani. Secara luas lagi pada pendapatan daerah," katanya.

Ia menjelaskan, kenaikan tarif tersebut akan berdampak pada peningkatan biaya bagi pelaku ekspor komoditas kelapa sawit.

Karena itu, GAPKI Sumsel berharap pemerintah dapat segera melakukan negosiasi perdagangan dengan AS guna meminimalisir risiko tarif yang tinggi.

"Negosiasi perdagangan dengan AS dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS," jelasnya.

Menurutnya, langkah dan kebijakan strategis pemerintah dalam menanggapi keputusan Donald Trump tersebut akan berdampak pada laju ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang selama ini dilakukan Indonesia.

"GAPKI Sumsel berharap ada kebijakan insentif keuangan, seperti keringanan pajak ekspor, pungutan ekspor juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, agar dapat membantu mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan volume permintaan akibat dampak kenaikan tarif AS," jelasnya.

Meski selama ini ekspor CPO ke AS bukanlah yang terbesar dibanding dengan pasar ke India, Tiongkok, atau Pakistan, namun hal itu harus menjadi momentum dalam memperkuat hilirisasi industri sawit.

"Ada potensi besar untuk inovasi dan hilirisasi sawit di Sumsel, karena posisinya yang strategis secara geografis dan ditambah pemerintah daerah sangat supportif dalam pengembangan industri kelapa sawit," ujarnya.

Alex mengatakan, kebijakan minyak sawit dari Indonesia akan tetap menjadi pilihan yang baik bagi importir AS. Hal ini terjadi karena AS juga memberlakukan kebijakan pajak impor yang tinggi bagi minyak nabati lainnya.

"Dari kebijakan ini juga bisa melihat potensi lain, dimana kita menunggu kebijakan berikutnya dari Tiongkok. Ada potensi Tiongkok mengenakan tarif tinggi pada kedelai AS sehingga dapat mengakibatkan Tiongkok mengimpor lebih banyak produk minyak sawit, daripada kedelai AS," kata dia.