APBN Defisit Rp31,2 Triliun, Pajak Anjlok 41,8%, Rasio Utang Bengkak 43,5%, Rupiah Terkulai dan Saham Berguguran. Apakah Sinyal Krisis?

JAKARTA- Perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah indikator ekonomi mengkhawatirkan, mulai dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak awal tahun hingga Februari 2025 yang mencapai 31,2 triliun rupiah atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), karena penerimaan pajak anjlok 41,8 persen.

Hal itu juga menyebabkan rasio utang membengkak menjadi 43,5 persen, sehingga rupiah terkulai loyo tak berdaya ditambah bursa saham berguguran. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai spekulasi apakah kondisi tersebut sebagai sinyal perekonomian nasional diambang krisis. 

Pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai defisit sejak awal tahun sebagai sinyal bahwa tahun fiskal 2025 tidak bisa disikapi dengan biasa. Ketahanan fiskal Indonesia yang terjaga dalam dua tahun terakhir, kini dianggap berada pada persimpangan jalan antara keberlanjutan fiskal dan potensi krisis defisit.

Seiring dengan kondisi tersebut, Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengaku khawatir defisit anggaran tahun ini bisa melebar dari target yang ditetapkan, bahkan melampaui 3 persen batas maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang.

Selain defisit, Nailul juga menaruh perhatian pada penerimaan pajak yang “rapornya merah”. Dari data APBN Januari, penerimaan pajak turun drastis hingga 41,8 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan realisasi 88,89 triliun rupiah dibanding Januari tahun lalu yang mencapai 152,89 triliun rupiah.

Huda berpendapat, ada dua alasan yang memicu turunnya penerimaan pajak secara signifikan yaitu pengembalian lebih bayar (restitusi) pajak pertambahan nilai (PPN) tahun 2024 dan kendala implementasi sistem Coretax.

Dalam konferensi pers APBN KiTa, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang bertugas menyampaikan laporan penerimaan negara sama sekali tak menyinggung Coretax ketika menyebutkan kendala penyerapan pajak.

Menurut Anggito, faktor pemicu melambatnya setoran pajak pada awal 2025 adalah penurunan harga komoditas dan efek kebijakan administratif.

Pada Januari-Februari, sejumlah komoditas utama mengalami penurunan harga, di antaranya batu bara yang terkoreksi 11,8 persen, minyak brent minus 5,2 persen, dan nikel yang terkoreksi 5,9 persen.

Dari segi kebijakan administratif, sistem tarif efektif rata-rata (TER) yang diterapkan sejak Januari 2024 menimbulkan lebih bayar senilai 16,5 triliun rupiah, yang perlu dikembalikan pada Januari dan Februari 2025. Di sisi lain, relaksasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN) juga disebut menjadi faktor penyebab.

Meski bergerak melambat, Anggito meyakinkan bahwa tidak ada anomali dalam kinerja penerimaan pajak. Setidaknya dalam progres hingga Februari, penerimaan pajak mulai bergerak lebih kencang dengan realisasi 187,7 triliun rupiah.

Angka itu sebetulnya turun sekitar 30,19 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 269,02 triliun rupiah. Tetapi, kata Anggito, perlambatan pada Januari dan Februari merupakan tren musiman tiap tahun.

Dia pun memilih untuk membandingkan data penerimaan Desember, Januari, dan Februari. Hal itu untuk membuktikan tren perlambatan pada dua bulan pertama tahun setelah mengalami peningkatan transaksi pada Desember berkat periode Natal dan tahun baru.

Dari data rata-rata penerimaan di tiga bulan itu, kinerja Desember 2024 hingga Februari 2025 masih lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Data itu yang ia sebut sebagai data yang normal.