Mensos Harap Keluarga Penerima Manfaat Tak Bergantung Bansos, tapi Harus Jadi Keluarga Mandiri

NGANJUK - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta agar keluarga penerima manfaat (KPM) tidak boleh tergantung terus bantuan sosial, melainkan harus didorong agar mandiri.

Hal tersebut diungkapkan Mensos yang juga didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat Safari Ramadhan di Masjid Agung Al Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (9/3).

"Kami sedang membuat satu rencana strategi ke depan lewat program terarah, terpadu dan berkelanjutan agar penerima manfaat bisa naik kelas dari penerima bantuan sosial dengan pemberdayaan menjadi keluarga mandiri, keluarga berdaya," katanya di Nganjuk.

Dalam pertemuan dengan 400 KPM Program Keluarga Harapan (PKH), Gus Ipul, sapaan akrabnya menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi KPM dan memastikan program-program Kementerian Sosial (Kemensos) berjalan efektif.

Mensos juga menegaskan bahwa PKH merupakan program andalan dari Kementerian Sosial. Jumlah keluarga penerima manfaat di Indonesia ada sekitar 10 juta KPM. Untuk di Jatim ada sekitar 4 juta dan di Nganjuk ada lebih dari 118 KPM.

"Program PKH ini menjadi salah satu program andalan dari Kemensos. Saya ingin bertemu langsung dengan para penerima manfaat ini sekaligus ingin mengetahui profilnya, di samping datanya sudah kami dapat saya lihat langsung profil dari KPM," ujar dia.

Pihaknya terus melakukan validasi dengan pemutakhiran data agar data pemberian bantuan itu bisa tepat sasaran.

Untuk memastikan efektivitas program tersebut, kata dia, peran 173 Pendamping PKH menjadi sangat penting.

Gus Ipul menargetkan setiap pendamping harus mampu mendorong 10 KPM untuk graduasi setiap tahun, sehingga tiap tahun diharapkan sebanyak 1.730 KPM PKH lepas dari ketergantungan bansos.

“Pendamping PKH harus bikin rencana baru, pola pikir baru, dan semangat baru (untuk mendorong graduasi KPM),” kata Gus Ipul.

Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp474 miliar di Kabupaten Nganjuk, yang terdiri dari PKH sebesar Rp167,8 miliar dan Program Sembako sebesar Rp286,8 miliar. Alokasi ini termasuk yang tertinggi, menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Ia pun meminta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan masukan dari masyarakat lewat aplikasi Cek Bansos. Di aplikasi itu bisa dilampirkan usulan atau sanggahan. Kalau misalnya ada keluarga tidak layak kok dapat bantuan bisa disanggah. Begitu juga ada kalau ada teman, keluarga yang seharusnya dapat tapi tidak dapat, dapat bisa diusulkan.

"Nanti diproses dan cek sama BPS dan petugas kami serta dinas sosial. Kemudian akan ditandatangani Bupati dan kembali ke kami. Terus kami cek supaya datanya makin akurat," kata dia.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa masyarakat harus memiliki penghasilan sendiri, terutama mereka yang masih sehat dan produktif.