Ini 3 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum #KaburAjaDulu ke Luar Negeri

2. Kepastian karier

Selain masalah finansial, tantangan lain adalah ijazah dan kualifikasi akademik yang tidak selalu diakui di luar negeri. Beberapa profesi seperti dokter, psikolog, dan insinyur membutuhkan sertifikasi tambahan, yang tentu biayanya tidak murah. Hal ini membuat sebagian orang terpaksa mengawali karier di sektor blue collar (informal atau pekerja kasar).

Bagi mereka yang datang dengan visa nonpermanen atau tanpa keahlian khusus, pekerjaan yang tersedia sering kali rentan terhadap eksploitasi, seperti jam kerja yang panjang, gaji rendah, atau kondisi kerja yang berat. Bahkan, dalam beberapa kasus, pekerja migran berisiko tinggi mengalami ancaman keamanan personal, penipuan kerja, hingga perdagangan manusia.

3. ‘Culture shock’

Perbedaan bahasa dan budaya juga sering menjadi kendala besar bagi mereka yang tidak fasih berbahasa asing. Di negara seperti Jepang, Taiwan, atau Jerman, rata-rata pekerjaan profesional membutuhkan sertifikasi bahasa resmi untuk bisa bekerja.

Adaptasi terhadap budaya kerja dan potensi diskriminasi juga menjadi tantangan tersendiri. Di Jepang, misalnya, terkenal dengan struktur hierarki dan kedisiplinan yang ketat, yang tentunya sangat berbeda dari Indonesia.

Selain itu, di kawasan yang skeptis terhadap migran seperti Uni Eropa atau Amerika Serikat (AS), diskriminasi berbasis ras, warna kulit, dan agama masih kerap terjadi. Hal ini seringkali menyulitkan pendatang dalam mencari pekerjaan.

Jangan sampai ada ‘brain drain’

Terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk #kaburajadulu, kondisi Indonesia saat ini memang tengah berada di persimpangan jalan.

Saat ini, semakin banyak tenaga terampil yang mulai berpikir untuk meninggalkan negara karena ketidakpastian ekonomi dan kurangnya penghargaan terhadap profesional.

Banyak dokter dan perawat Indonesia lebih memilih bekerja di Singapura atau Timur Tengah karena gaji dan fasilitas yang jauh lebih baik. Dosen dan peneliti juga banyak yang memilih menetap di luar negeri setelah menyelesaikan studi karena minimnya insentif akademik di Indonesia.

Jika pemerintah gagal menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pekerja profesional, Indonesia bisa mengalami brain drain, yakni kondisi ketika negara kehilangan tenaga terampil dalam jumlah masif. Hal ini tentu akan sangat merugikan.

Dampak negatifnya mulai dari krisis tenaga kerja terampil, pelambatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, penurunan kualitas layanan publik, hingga ketergantungan pada tenaga asing, serta menurunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah.