Mendiktisaintek Minta Para Rektor Tidak Menaikkan Uang Kuliah Tunggal

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, meminta para rektor perguruan tinggi tidak menaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal tersebut dilakukan saat rapat koordinasi dengan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

“Saya minta tolong para Rektor dan Kepala LLDIKTI informasikan sebaik-baiknya kepada mahasiswa bahwa tidak ada kenaikan UKT. Jangan sampai ada miskomunikasi. Ini penting supaya tidak menimbulkan keresahan di adik-adik mahasiswa,” ujar Brian, usai Rakor, Jumat (21/2).

Dia menegaskan bahwa Kemdiktisaintek tetap mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar - Kuliah (KIP-K). Menurutnya, penting juga bagi perguruan tinggi untuk klarifikasi atas berbagai isu yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bahwa tidak ada pengurangan beasiswa, dan komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi tetap terjaga,” jelasnya.

Brian mengungkapkan, pentingnya kolaborasi antara Kemdiktisaintek, para rektor, dan Kepala LLDIKTI se-Indonesia. Dengan semangat keterbukaan dan kebersamaan, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi serta memberikan saran yang membangun demi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

Dia menekankan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat keilmuan, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dia dunia akademik untuk lebih proaktif dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya saing tinggi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Anggaran BOPTN

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tidak akan mengalami pemotongan drastis sebagaimana dikhawatirkan mahasiswa dalam aksi demonstrasi terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dia memastikan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran BOPTN agar tidak berdampak pada kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).

“Saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat mahasiswa bahwa BOPTN tidak dipotong 50 persen maupun 60 persen. Pemerintah Presiden Prabowo sangat fokus pada dunia pendidikan, sehingga tidak mungkin anggaran BOPTN ini akan dipangkas drastis,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan menjamin keberlanjutan anggaran BOPTN dalam APBN 2025.  ruf/S-2