Kebijakan Pro Ekonomi Kerakyatan Efektif Memutar Roda Ekonomi
📅 Selasa, 18 Feb 2025, 01:15 WIB | Oleh: Tim Redaksi“Tanpa cadangan devisa yang cukup, rupiah akan sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Ini juga menandakan bahwa beban utang pemerintah semakin besar dan bisa menimbulkan implikasi keuangan yang serius,” tambahnya.
Aloysius juga menyoroti potensi menurunnya kepercayaan investor atau pemberi pinjaman jika skema perpanjangan utang (revolving loan) tidak menjadi opsi utama. Hal ini dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah dan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebelum kebijakan ini diterapkan, telah muncul kesan bahwa sektor pertambangan menginginkan adanya kelonggaran terkait aturan DHE SDA. Dari sebelumnya hanya 30 persen yang wajib disimpan dalam sistem keuangan nasional, kini kebijakan melonjak menjadi 100 persen yang oleh banyak pelaku usaha pertambangan dinilai terlalu tinggi.
“Proses penentuan detail kelonggaran bisa menjadi titik lemah dalam kebijakan ini. Jika kepentingan beraroma rente lebih dominan, maka implementasi kebijakan ini bisa berujung pada keuntungan bagi segelintir pihak, bukan untuk kepentingan nasional,” jelasnya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Aloysius mengingatkan bahwa jika kebijakan ini tidak diterapkan dengan pengawasan yang ketat, maka tujuan utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional bisa tergeser oleh kepentingan kelompok tertentu.
Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan, selain stimulus, kebijakan-kebijakan yang pro ekonomi kerakyatan akan lebih efektif dalam memutar roda ekonomi, dan tidak menimbulkan ketergantungan seperti bantuan sosial.
“Saya rasa akan lebih efektif jika pemerintah menggerakkan perekonomian rakyat di daerah-daerah dengan menggenjot berbagai program seperti di sektor pertanian atau perikanan,” katanya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Jika petani dan nelayan makmur, ekonomi desa akan lebih hidup dan ini dampaknya lebih berkualitas dari pada stimulus sejenis bantuan sosial. “Kebijakan-kebijakan yang lebih pro petani harus lebih diutamakan karena nadi ekonomi kita sebetulnya lebih banyak tersebar di desa-desa,” tuturnya.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!