Desain IKN Direvisi, Presiden Prabowo Instruksikan Studi Banding ke Mesir, Turki, dan India

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan untuk melakukan studi banding ke tiga negara, menyusul revisi desain kompleks yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo

“Pada rapat terakhir dengan Pak Prabowo, meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India,” kata Menteri Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU di Jakarta, Kamis (13/2).

Mengenai pertimbangan presiden untuk melakukan revisi desain tersebut, Dody mengatakan Prabowo menilai bahwa ketiga negara di Asia itu memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan Indonesia.

“Pada saat beliau ke sana, kantor-kantor yudikatif dan legislatifnya, menurut dia punya karakter yang mirip-mirip dengan di Indonesia. Dari situ, tim nanti akan merekonstruksi gambarnya dan akan disampaikan ke presiden lagi,” ujar Dody.

Dody menambahkan, informasi lebih lanjut akan diberikan melalui Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Desain IKN.

“Ketua tim desainnya Bu Wamen,” kata dia.

Adapun pembangunan dari gedung yudikatif dan legislatif ini nantinya akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN (IKN), yang dinahkodai oleh Basuki Hadimuljono.

Pada Rabu (12/2), Otorita IKN menerima tambahan anggaran sebesar 8,1 triliun rupiah di tahun 2025, untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif dan sistem pendukungnya.

Basuki mengatakan, Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Otorita IKN adalah 6,395 triliun rupiah.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pagu alokasi anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja adalah sebesar 5,242 triliun rupiah.

“Di DIPA awal kami ada 6,3 triliun rupiah atau yang sudah direkonstruksi tadi menjadi 5,3 triliun rupiah. Nah itu bagian dari 48 triliun rupiah sehingga kami hitung juga tahun 2025 ini butuhnya berapa kami butuhnya 14,4 dikurangi 6,3 triliun rupiah, sehingga kami akan mengusulkan 8,1 triliun rupiah,” kata Basuki. Ant/S-2