Siapkah Gapoktan Jabar Menjadi Penyalur Pupuk Subsidi? Ini Kata IPB

Ketujuh, berdasarkan indikator Kemampuan Teknologi Informasi, seluruh responden Gapoktan (100%) di Jabar dinilai sudah mampu mengoperasikan teknologi informasi apabila Gapoktan tersebut menjadi penyalur pupuk bersubsidi melalui penggunaan aplikasi i-Pubers di handphone masing-masing Gapoktan.

Selain uji kelayakan, dilakukan juga survei kesiapan untuk melihat kesiapan Gapoktan di lapangan berdasarkan beberapa indikator yang harus dipenuhi Gapoktan. Adapun hasil kesiapannya adalah sebagai berikut sebanyak 89% responden gapoktan dinyatakan tidak siap sebagai penyalur pupuk subsidi karena tidak memenuhi hampir seluruh indikator yang dipersyaratkan.

 "Ketidaksiapan ini mencakup aspek modal, legalitas, sumber daya manusia, administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, distribusi pupuk, serta sarana prasarana dan teknologi informasi,"ujarnya

Kedua, berdasarkan uji kesiapan Gapoktan dan pendampingan menjadi penyalur pupuk subsidi di wilayah amatan Provinsi Jawa Barat, maka tidak ada Gapoktan yang siap 100% menjadi penyalur pupuk subsidi. 

Prof. Faroby menyampaikan berdasarkan hasil Survei tersebut, diketahui bahwa Seluruh responden (100%) Gapoktan di Provinsi Jawa Barat dinilai belum layak menjadi Penyalur Pupuk Bersubsidi dan kedua, Berdasarkan uji kesiapan Gapoktan dan Pendampingan menjadi Penyalur Pupuk Subsidi di wiilayah amatan Provinsi Jawa Barat, maka tidak ada gapoktan yang siap 100% menjadi penyalur pupuk subsidi. Sehingga sebelum mekanisme penyaluran melalui Gapoktan tersebut dilaksanakan, maka perlu dilakukan pendampingan dan persiapan yang akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan dana yang cukup besar.

"Apabila Pemerintah tetap memaksakan Gapoktan sebagai penyalur pupuk bersubsidi, maka beresiko menimbulkan, pertama, melanggar Peraturan Persyaratan sebagai Badan Usaha Penyalur Pupuk Bersubsidi, kedua terjadinya Penolakan Layanan kepada Petani Penerima Pupuk Bersubsidi akibat Ketiadaan Stok Persediaan Pupuk Bersubsidi,"tegasnya.

Dampak ketiga, tingginya penolakan hasil verifikasi-validasi atau temuan audit yang dapat merugikan Gapoktan Akibat Hasil Penyaluran Tidak Dibayar oleh Pemerintah dan keempat Terjadinya Penyimpangan Penggunaan Anggaran Negara untuk Subsidi Pupuk.