Mengatasi Premanisme Ormas Dukung Penciptaan Iklim Investasi Kondusif

JAKARTA – Keluhan pengusaha kawasan industri terkait organisasi masyarakat (ormas) yang kerap mengganggu kenyamanan investasi harus direspons pemerintah secara serius. Sebab, fenomena ini menambah deretan masalah yang merusak iklim investasi di Tanah Air.

Aparat penegak hukum tak boleh membiarkan ormas mengganggu kenyamanan investor. Sebab, jika tak dikendalikan iklim investasi di RI makin buruk di mata investor global sehingga dapat mengancam perkembangan kawasan industri.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan aksi premanisme ini suatu kerugian besar. "Artinya pemerintah belum cukup memotivasi investor untuk melakukan investasi di Indonesia," ucapnya kepada Koran Jakarta, Jumat (7/2).

Dipaparkan Esther, syarat utama untuk bisa menarik investasi adalah kepastian regulasi karena masih ada inkonsistensi peraturan pemerintah antar kementerian, antar pusat dan daerah. Kebijakan antar pemimpin satu dengan yang lain tak konsisten.

Berikutnya, lanjut Esther, pendanaan dari bank domestik harus murah karena selama ini masih dirasa mahal dan sulit. Padahal, pendanaan dari asing murah dan proyek bisa menjadi jaminan. "Perlu peraturan yang jelas terkait ketenagakerjaan terutama antara lokal dan asing. Proporsi tenaga kerja asing yang seharusnya menurun trend-nya seiring berkembangnya perusahaan tersebut," ungkap Esther

Syarat lainnya, tarif pajak juga harus jelas selama 3-5 tahun sehingga investor bisa mengestimasi biaya dan profitnya.

Senada, pengamat kebijakan publik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi menilai ulah ormas ini menambah kompleksitas masalah investasi di Indonesia. "Lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha dan merusak iklim investasi," tegasnya.

Badiul menegaskan kendala investasi di Indonesia memang banyak, termasuk penegakan hukum yang tak optimal. Karenanya, pemerintah harus memastikan keamanan investasi dari berbagai aspek.

Pemerintah, lanjutnya, sedang gencar berusaha menarik investor masuk ke Indonesia dengan membangun kawasan Industri di beberapa daerah. Salah satu tujuannya untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Namun, Badiul memperingatkan keamanan dan kenyamanan sering tidak begitu mendapat perhatian, sehingga yang ada investor membatalkan investasinya. Untuk itu, menurutnya, koordiansi dengan pemerintah daerah (pemda) harus diperkuat guna meminimalisir berbagai praktik yang justru membuat investor kabur.

Alami Kerugian

Seperti diketahui, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri, sebagai dampak dari premanisme ormas.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis (6/2), mengungkapkan ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. “Biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik,” ujarnya.