Mengapa Pemulung Makin Miskin?

Ada yang bilang karena gempuran impor sampah atau sampah impor. Isu dan masalah sampah impor mulai santer sejak tahun 1980-an, dan semakin heboh pada tahun 2019/2020-an. Sampah impor membanjiri negara-negara Asean, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filifina, dll. Negara-negara ini sebagai tujuan pasar dumping sampah dari negara-negara maju, seperti Inggris, Jerman, Belanda, Kanada, Amerika, Australia, dll.

Sampah impor membuat kemauan sistem pengelolaan sampah dalam negeri. Impor sampah melemahkan tatanan sosial, ekonomi dan politik lokal, serta mencemari dan menghancurkan lingkungan hidup.

Pemulung menolak keras impor sampah karena merusak harga sampah dalam negeri, menghancurkan ekonomi dan kehidupannya.

Menteri Lingkungan Hidup merespon kondisi buruk yang dialami pemulung, pelapak dan sektor persampahan. Pada Januari 2025 Menteri LH DR. Hanif Faisol Nurofiq melarang impor plastik dan memperketat impor kertas. Bersamaan dengan itu Menteri LH meminta sektor informal membantu pemerintah dalam penyiapan bahan baku plastik dan kertas untuk sektor industri daur ulang.

Pemulung dan keluarganya sudah bekerja sangat keras mengais sampah dan pelapak mengumpulkannya. Namun, kehidupan mereka belum tertolong, masih buruk.

Pemulung tetap miskin, bahkan semakin miskin. Hidup dalam gubuk kumuh, bacin, sanitasi buruk, tak mendapat pelayanan air bersih. Yang sangat menyedihkan, mereka terjerat berbagai utang dan rente. Pemulung semakin kurus dihisap sanga pelaku rente.

Bisakah pemerintah dan dunia usaha daur ulang menolong nasib para pemulung dan pelapak kecil yang terpuruk?

Setidaknya, pemerintah dan dunia usaha daur ulang menjaga stabilitas harga, menaikkan harga sampah dalam negeri, fasilitasi mereka berkaitan dengan permodalan, teknologi dan pasar daur ulang.

Bisa juga pemerintah dan dunia usaha daur ulang memberikan subsidi harga agar pendapat mereka stabil dan meningkat. Sedangkan pelapak kecil dapat menjaga dan mengembangkan usahanya. Mereka bertahun-tahun menunggu perhatian serius pemerintah guna memperbaiki kehidupan sosial ekonominya