PBB Ingatkan Haiti Alami Krisis Kemanusiaan Serius dan 6 Juta Warga Butuh Bantuan

Hamilton - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (22/1) melaporkan lebih dari 6 juta orang di Haiti, atau sekitar setengah dari penduduk negara tersebut, sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.

"Krisis keamanan yang memburuk secara signifikan telah memengaruhi kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujar Maria Isabel Salvador, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Haiti, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan telah mencapai "tingkat yang mengkhawatirkan," Salvador menjelaskan: "Lebih dari 6 juta orang -- hampir setengah populasi -- memerlukan bantuan kemanusiaan, dengan 3,9 juta di antaranya menjadi target penerima bantuan,".

"Jumlah orang yang mengungsi di dalam negeri telah meningkat tiga kali lipat menjadi lebih dari 1 juta, dengan lebih dari separuhnya adalah anak-anak."

Dia menambahkan bahwa lokasi pengungsian kekurangan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan, sementara ketahanan pangan memengaruhi 48 persen populasi.

"Hampir 2 juta orang berada dalam kondisi darurat (fase IPC 4) dan 6.000 orang dalam kondisi bencana (fase IPC 5)," katanya.

Salvador juga menyoroti bahwa situasi semakin diperburuk oleh meluasnya kekerasan.

"Sebagai tanggapan atas penangguhan penerbangan ke Port-au-Prince dan kekerasan yang meluas, PBB memutuskan untuk sementara mengurangi kehadirannya di ibu kota," jelasnya.

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, ia menyebutkan bahwa PBB tetap melanjutkan misi penyelamatan jiwa, dengan 700 misi telah dilakukan hanya dalam tiga bulan terakhir.

"PBB tetap berkomitmen untuk meningkatkan kehadirannya segera setelah kondisi keamanan memungkinkan," ujar Salvador.

Ia juga menyerukan kepada para donor untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Rencana Tanggap Kemanusiaan 2025, yang membutuhkan dana sebesar 908 juta dolar AS (sekitar Rp14,8 triliun).

Haiti telah menghadapi gelombang kekerasan geng selama beberapa tahun terakhir, yang diperburuk oleh pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada tahun 2021.

Geng-geng kekerasan menguasai hingga 80 persen wilayah Port-au-Prince dan meneror penduduk melalui pembunuhan, penculikan, serta pemerkosaan, tanpa tanda-tanda bahwa situasi ini akan segera berakhir.

Menurut PBB, Kepolisian Nasional Haiti hanya memiliki sekitar 9.000 petugas untuk menjaga keamanan bagi lebih dari 11 juta penduduk.