Tiongkok-Myanmar-Thailand Capai Konsensus Berantas Penipuan

BEIJING - Pejabat dari Tiongkok, Myanmar, dan Thailand, pada Selasa (21/1) mencapai konsensus mengenai pemberantasan pusat penipuan telekomunikasi di Myanmar selama pertemuan di Kota Kunming, Tiongkok, kata lembaga penyiaran nasional Tiongkok, CCTV.

“Pada pertemuan yang sama, otoritas Myanmar, Tiongkok, Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam, sepakat untuk menangkap para pemimpin sindikat kriminal, membongkar pusat-pusat penipuan telekomunikasi, dan melakukan segala upaya untuk mengkoordinasikan penyelamatan mereka yang terjebak di sana,” lapor CCTV pada Rabu (22/1).

Tiongkok baru-baru ini meningkatkan retorikanya dalam menindak penipuan daring menyusul serangkaian kasus, termasuk satu kasus yang melibatkan seorang aktor Tiongkok yang hilang di dekat perbatasan Thailand-Myanmar.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menyerukan kepada negara-negara Asia tenggara untuk mengambil tindakan tegas terhadap perjudian daring dan penipuan telekomunikasi dalam pertemuan langka dengan utusan kawasan di Beijing.

“Pemerintah Myanmar tidak mendukung bisnis perjudian daring, tetapi justru menindaknya,” kata Kedutaan Myanmar di Beijing dalam sebuah pernyataan pada Selasa, seraya menyerukan upaya kolaboratif dari negara-negara tetangga untuk memberantas kelompok-kelompok penipu.

Deportasi

Sementara itu pihak junta militer yang berkuasa di Myanmar telah mendeportasi puluhan ribu orang yang diduga terlibat dalam operasi penipuan daring ke Tiongkok sejak Oktober 2023.

Tempat-tempat penipuan telah menjamur di daerah perbatasan Myanmar dan dikelola oleh orang asing yang seringkali diperdagangkan dan dipaksa bekerja, menipu rekan-rekan mereka dalam sebuah industri yang menurut para analis bernilai miliaran dollar.

Sebuah editorial yang diterbitkan di surat kabar milik pemerintah Global New Light of Myanmar pada tanggal 21 Januari melaporkan bahwa junta telah menangkap dan mendeportasi lebih dari 55.000 orang asing yang terlibat dalam penipuan perbatasan ke negara asal mereka sejak Oktober 2023, lebih dari 53.000 di antaranya ke Tiongkok.

“Kontingen terbesar kedua yang berjumlah lebih dari seribu orang, berasal dari Vietnam, diikuti oleh Thailand dengan lebih dari 600 orang. Sisanya berasal dari sekitar 25 negara lain,” menurut surat kabar tersebut.

Editorial tersebut menambahkan bahwa mereka yang bertanggung jawab bukanlah warga negara Myanmar atau warga sipil asing biasa, melainkan pelaku kejahatan yang melarikan diri dan memasuki Myanmar secara ilegal dari negara-negara tetangga.

Wakil Direktur Human Rights Watch untuk wilayah Asia, Bryony Lau, pada 17 Januari lalu menyatakan kompleks penipuan tersebut sebagai salah satu krisis regional paling mendesak yang dihadapi kawasan ini.

Myanmar sendiri saat ini tengah dilanda kekacauan sejak junta militer menggulingkan pemimpin sipil yang dipilih secara demokratis melalui kudeta pada tahun 2021. AFP/ST/I-1