Indikasi Kartel Dalam Tata Niaga dan Impor Beras Terkuak

Guru Besar Fakultas Pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Masyhuri, menyebut bahwa fenomena tersebut sebagai konsekwensi hukum permintaan dan penawaran dunia.

“Demand supply dunia memang begitu. Selama ini kita impor, kalau kita setop, ya permintaan beras dunia berkurang, jadi harga turun. Logikanya seperti itu, kata Masyhuri.

Hal yang perlu dicermati adalah penurunan harga beras dunia yang signifikan dari 640 per metrik ton menjadi 400 dollar AS per metrik ton dapat berdampak pada Indonesia.

Salah satu risikonya adalah meningkatnya potensi impor ilegal akibat perbedaan harga yang mencolok antara harga beras dunia dan harga domestik.

“Kalau harga dunia lebih murah dari harga Indonesia, risikonya adalah munculnya impor ilegal. Peran pemerintah sangat penting dalam mengetatkan pengawasan agar impor ilegal tidak terjadi,” lanjutnya.

Dengan penghentian impor dan jumlah produksi yang masih belum berlebih pada gilirannya mempermudah pemerintah dalam melaksanakan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Dampak dari setop impor, harga di domestik bisa meningkat sehingga memudahkan pelaksanaan HPP. Namun, ini harus diimbangi dengan pengawasan impor ilegal dan memastikan produksi lokal cukup,” katanya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan bahwa tekad menyetop importasi beras yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto turut mempengaruhi penurunan harga beras di pasar internasional.

“Bulan ini, India sudah mulai membuka keran ekspornya. Tren harga beras putih pun semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi rentang 430 sampai 490 per dollar AS per metrik ton,” katanya.

Berdasarkan The FAO All Rice Price Index (FARPI) menyebutkan Indeks di Desember 2024 turun 1,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin. Namun dilihat secara setahun penuh, rerata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8 persen dibandingkan tahun 2023.