Perkuat Kolaborasi, AS Minta Mitra Koalisi untuk Terus Bantu Ukraina dalam Perang Lawan Russia

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea mengatakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 12.000 tentara Korea Utara berada di Russia dan pada bulan Desember mulai berperang melawan pasukan Ukraina di wilayah Kursk Russia.

"DPRK (Democratic People’s Republic of Korea) memperoleh keuntungan besar dengan menerima peralatan, teknologi, dan pengalaman militer Russia, yang membuatnya lebih mampu berperang melawan negara-negara tetangganya," kata Shea kepada dewan, yang bertemu pada tanggal 6 Januari untuk membahas apa yang disebut Pyongyang sebagai uji coba rudal balistik hipersonik jarak menengah baru.

“Pada gilirannya, DPRK kemungkinan besar ingin memanfaatkan peningkatan ini untuk mempromosikan penjualan senjata dan kontrak pelatihan militer secara global,” katanya.

Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song, membenarkan uji coba rudal pada 6 Januari sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara tersebut. Ia menuduh AS menerapkan standar ganda.

Duta Besar Russia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengulangi tuduhan lama Moskow bahwa AS, Korea Selatan, dan Jepang memprovokasi Korea Utara dengan latihan militer. Ia juga menolak tuduhan AS bahwa Russia bermaksud berbagi teknologi satelit dan antariksa dengan Pyongyang sebagai tuduhan yang "sama sekali tidak berdasar".

"Pernyataan seperti itu adalah contoh terbaru dari dugaan tak berdasar yang ditujukan untuk mencoreng kerja sama bilateral antara Federasi Russia dan negara sahabat DPRK," kata Nebenzia, yang juga mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada hari ulang tahunnya tanggal 8 Januari.

Duta Besar Korea Selatan untuk PBB,  Joonkook Hwang mengatakan tentara Korea Utara “pada dasarnya adalah budak Kim Jong Un, dicuci otaknya untuk mengorbankan nyawa mereka di medan perang yang jauh untuk mengumpulkan uang bagi rezimnya dan mengamankan teknologi militer canggih dari Russia”.

Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB sejak tahun 2006, dan tindakan tersebut terus diperkuat selama bertahun-tahun dengan tujuan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.

Russia memiliki hak veto terhadap badan yang beranggotakan 15 orang tersebut, sehingga tindakan dewan lebih lanjut tidak mungkin dilakukan. SB/N-3