Desa Harus Berswasembada Pangan

Pentingnya kolaborasi antara pemerintahan dan perguruan tinggi dalam membangun desa melalui kewirausahaan kreatif yang berkontribusi bagi pengembangan ekonomi Indonesia.Karena, negara yang terdiri atas kepulauan dan meliputi 75.000 desa ini sangat berperan dalam menuju Indonesia Emas.

Dan kita tidak mau tragedi seperti di Jepang,di mana penduduk desa hanya tinggal 7 persen, Korea tinggal 13 persen, itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Kalau itu terjadi maka akan membahayakan.

Peran mahasiswa dalam membangun desa sangat dibutuhkan. Sebab, potensi peningkatan pembangunan dari sektor wisata hingga swasembada pangan dapat dikembangkan oleh mereka guna mendukung peningkatan ekonomi nasional.

Karena kekuatan ekonomi itu adanya di desa, mau swasembada pangan ada di desa, energi ada di desa, bahkan bahan baku bergizi ada di desa.

Saat ini desa tidak kalah dengan kota, karena segala sumber daya ekonomi bergulir dan bersumber dari desa. Sehingga, kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, hingga swasta perlu dilakukan.

Hilirisasi untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri ada di desa. Maka bila mana ada pergeseran urbanisasi yang tidak bisa ditahan, akan menjadi bencana bagi Indonesia.

Bagaimana penggunaan anggaran untuk implementasi program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad)?

Kita tidak perlu takut terhadap hal-hal yang mungkin harus kita perbaiki. Kalau yang sudah baik biasa itu, puja-puji itu biasa. Tapi, bagaimana kita mengukur kejujuran kita menjadi landasan posisi kita ke depan.

Kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta penerapan program Tekad.

Kejujuran dalam transparansi pendampingan berbasis pemberdayaan masyarakat itu merupakan cara yang efektif dalam membangun legitimasi kebijakan tersebut di mata warga desa.

Kalau kita melihat dengan kacamata kejujuran itu, insya Allah kita bisa menapaki kebahagiaan, setapak demi setapak untuk membahagiakan desa-desa yang kita lakukan program Tekad ini.

Jajaran Kemendes PDT sudah sepatutnya mengevaluasi implementasi program Tekad secara maksimal dan serius, khususnya dalam bidang terkait dengan kebijakan yang diambil.

Dengan demikian, indikator pencapaian program Tekad dapat dimanfaatkan menjadi rumusan masalah demi mewujudkan kemaslahatan warga pada program pendampingan desa dalam jangka panjang.