Hadir di Sidang IMO London, Ini Usulan Indonesia untuk Dunia Maritim

JAKARTA – Sebagai salah satu anggota Dewan International Maritime Organization (IMO), Indonesia menghadiri Sidang Dewan IMO (IMO Council) ke-133 yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London, Inggris yang berlangsung pada tanggal 18 s.d. 22 November 2024.

Sidang Dewan IMO ke-133 ini dipimpin oleh Victor Jimenez dari Spanyol dan berfokus untuk membahas agenda Strategi, Perencanaan dan Reformasi IMO, Manajemen Sumber Daya IMO, Konsolidasi Teks Konvensi-Konvensi IMO, Lembaga Pelatihan Maritim Global, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), Peningkatan Global Integrated Shipping Information System (GISIS), Hubungan Eksternal, Laporan Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) yang telah berlangsung serta agenda strategis lainnya. 

Bertindak selaku juru bicara Delegasi Republik Indonesia Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan (Deops) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Laksda TNI R. Eko Suyatno mengungkapkan bahwa partisipasi Indonesia pada Sidang ini menunjukkan peran aktifnya sebagai anggota Dewan IMO 2024-2025.

Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada dokumen C 133/3/5 khususnya mengenai Proxy Voting atau pendelegasian wewenang pemungutan suara kepada perwakilan atas nama pemegang suara asli, di mana Indonesia tidak menyetujui dilakukannya Proxy Voting. Indonesia meyakini bahwa pemungutan suara secara proksi dapat melemahkan tanggung jawab dan keterlibatan masing-masing Anggota Dewan dalam pengambilan keputusan penting. 

Indonesia juga menyampaikan dukungannya terhadap Proposal Sekretariat IMO dan merekomendasikan agar Dewan menyetujui penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko atau Management Policy dan Risk Appetite Statement, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja IMO dan tidak terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Indonesia. 

Adapun Risk management merupakan isu yang menjadi ruang lingkup audit terhadap kinerja IMO. Hal ini dapat dikaitkan dengan status BPK RI yang saat ini menjadi External Auditor dari IMO, sehingga cukup penting bagi Indonesia untuk menyatakan persetujuannya terhadap agenda ini. 

“Pada kesempatan baik ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI) yang telah memberikan kesempatan kepada perwakilan dari Indonesia untuk dapat melanjutkan studi di WMU dan IMLI guna meningkatkan kapasitas dalam bidang pengelolaan pelabuhan dan perkapalan serta hukum maritim internasional.  Selama bertahun-tahun, lulusan kedua institusi tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan bidang kelautan Indonesia,” kata Eko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/11).

Kemudian terkait agenda budget dan finance menjadi kesempatan Indonesia untuk menyampaikan intervensi mengenai perluasan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk mendapat manfaat dari program-program yang direncanakan dalam bentuk Technical Cooperation atau Kerjasama Teknis, terutama di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil akibat sejumlah krisis di beberapa wilayah.

Lebih lanjut, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat IMO atas laporan komprehensif mengenai Skema Audit Negara Anggota IMO atau IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) dan fleksibilitas dalam penjadwalan ulang audit tertentu, termasuk di Indonesia, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025. 

Selanjutnya, terkait dengan isu konflik di Laut Merah dan Laut Hitam yang berdampak terhadap kapal-kapal yang berlayar melalui wilayah tersebut, Indonesia menyuarakan pendapat yang sama dari delegasi lain yang telah menyerukan penyelesaian apa pun, khususnya terhadap konflik yang masih terjadi di Laut Merah dan Laut Hitam saat ini.

Selain mengikuti jalannya persidangan, Indonesia juga melaksanakan beberapa agenda di sela-sela sidang, antara lain pertemuan bilateral dengan beberapa negara, seperti pertemuan dengan Malaysia, pertemuan dengan Australia, pertemuan dengan Glofouling Partnership Project, serta menjadi sponsor Coffee Break.

Pada pertemuan bilateral dengan Malaysia membahas tentang rencana pembukaan jalur Ro-Ro Dumai-Melaka, dukungan dari pemerintah Malaysia untuk mencapai kesepakatan mengenai penyiapan peraturan lalu lintas dan peraturan kargo lintas batas, serta potensi rute RoRo di Batam – Johor.

Sedangkan saat bertemu Australia, Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia memiliki hubungan ekonomi yang kuat dan berkembang, yang difasilitasi oleh Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). 

“Kerjasama ini kami dorong dengan mempertimbangkan potensi salah satu jalur pelayaran langsung. Kami yakin, Indonesia dapat memasok kebutuhan Australia dalam hal pangan, pertanian, furnitur, rumah tangga, dan lain-lain dan kami menyambut baik investasi Australia di sektor maritim,” kata Eko.