Masalah Susu Sapi Perah Boyolali Harus Segera Diatasi

Permasalahan susu sapi di Boyolali muncul di tengah wacana impor dua juta sapi perah untuk mendukung program makan bergizi gratis.

JAKARTA – Pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap masalah sektor peternakan sapi perah di Boyolali, salah satu sentra susu di Jawa Tengah. Ironisnya, permasalahan tersebut terjadi di tengah rencana impor dua juta ekor sapi perah untuk mendukung program makan siang gratis.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Boyololi mendukung komitmen UD Pramono di Desa Singosari untuk tetap beroperasi demi keberlangsungan hidup 1.300 peternak sapi perah yang menjadi mitra dan binaannya.

Pengepul susu sapi perah tersebut saat ini mengelola 20 ribu liter susu segar per hari yang dipasok oleh peternak-peternak dari tujuh kecamatan di Boyolali dan satu kecamatan di Klaten. Sebagai pengepul utama, UD Pramono menjadi andalan para peternak kecil untuk menjual susu mereka dengan harga yang menguntungkan serta memastikan kebutuhan susu segar di Solo Raya dan sekitarnya terpenuhi.

Namun, di tengah kontribusinya yang besar, UD Pramono kini menghadapi kendala terkait beban pajak yang belum terselesaikan. Masalah ini memicu pemblokiran rekening perusahaan pada 4 Oktober lalu, membuat UD Pramono terpaksa menjual enam ekor sapi perah untuk menjaga operasional bisnis.

Situasi ini memicu perhatian serius berbagai pihak, termasuk Ditjen PKH Kementan dan Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), yang turun langsung bersama dengan Pemda Boyolali menemui UD Pramono pada 6 November 2024 untuk mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan usaha.

Ketua Komwasjak, Amien Sunaryadi, menyampaikan timnya akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). "Pemerintah daerah, di bawah arahan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, juga aktif memfasilitasi dialog antara UD Pramono dan DJP untuk mencari penyelesaian," ucapnya, akhir pekan lalu.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemda Boyolali untuk mendorong UD Pramono dan 1.300 peternak mitranya tetap berjalan usaha sapi perahnya.

“Kami pantau terus perkembangannya. Tim dari Ditjen PKH akan terus berkoordinasi dengan Dinas terkait. Ini menyangkut 1.300 peternak sapi perah di sana. Kami berikan perhatian karena produksi susu di sana akan menggerakkan ekonomi pedesaan,dan juga produksi susunya akan mendukung program Makan Bergizi," kata Agung saat dikonfirmasi terpisah.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menyatakan optimisme UD Pramono akan dapat terus beroperasi.

Impor Sapi

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik wacana impor dua juta sapi perah yang tengah digulirkan pemerintah. Menurutnya, rencana tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup peternak sapi perah lokal yang saat ini mengalami kesulitan finansial. Bahkan di beberapa daerah, rekening usaha mereka diblokir oleh otoritas pajak.

“Saya melihat wacana impor dua juta sapi perah ini justru membuat miris, terutama karena ada 60 perusahaan yang sudah siap mengimpor sapi tersebut. Di saat yang sama, di Boyolali, UD Pramono, sebuah usaha peternakan sapi perah yang menjadi tumpuan hidup banyak peternak, mengalami masalah. Rekening mereka diblokir oleh Direktorat Jenderal Pajak,” jelas Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, pekan lalu.