Ekonomi Bisa Tumbuh 8 Persen jika Reformasi Struktural Dilaksanakan

Bukan hanya ekspor produk manufaktur yang turun, tetapi penjualan manufaktur di pasar lokal juga menurun. Makanya, perusahaan seperti Sritex gulun tikar karena tidak bisa bersaing dengan produk manufaktur Tiongkok.

Hal itu karena, pemerintah Tiongkok sudah melakukan reformasi struktural yang membuat produk mereka sangat murah dan kompetitif karena komponen biaya produk mereka sangat efisien. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menegaskan Indonesia sulit tumbuh karena banyaknya "biaya siluman" untuk mengurus perizinan usaha atau investasi.

"Sebagian pengusaha mengaku biaya produksi lain-lain biasanya diminta dari level RT (rukun tetangga) sampai pusat," kata Esther. Hal itu yang menyandera daya pacu ekonomi nasional. Kalau masalah tersebut tidak dibereskan maka investasi tetap akan sulit masuk, pelaku usaha urung merealisasikan investasinya.

Korupsi Harus Dihentikan

Pada kesempatan lain, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan Indonesia selama ini terlalu bergantung pada batu bara, sawit, dan karet. Komoditas itu rentan mengalami goncangan ketika harga global tidak stabil.

Situasi itu juga berdampak pada ketidakstabilan pendapatan negara dan neraca perdagangan yang muaranya memperburuk ekonomi domestik. "Di Indonesia, 'biaya siluman' tinggi. Pajak yang tidak resmi jauh lebih tinggi dari yang resmi.

Dengan biaya yang tinggi tersebut, mana mungkin ekonomi bisa tumbuh 8 persen. Pemerintah harus benarbenar melakukan reformasi total. Publik pun berharap pada Presiden Prabowo yang dinilai bisa dan mampu mereformasi karena punya ketegasan. Korupsi harus dihentikan, karena sekitar 20-30 persen anggaran habis dikorupsi, sementara APBN terus defisit sehingga negara sulit untuk bertahan," kata Badiul. Tanpa reformasi struktural secara total, maka sangat sulit untuk mempertahankan kurs rupiah yang terus merosot.

Apalagi, kalau kebijakan pemerintah terus membesarkan negara eksportir pangan dan energi. Belum lagi jika dibedah, proyeksi pertumbuhan 5,1 persen itu, sekitar 3,5 persen di antaranya adalah kontribusi dari konsumsi dan belanja rumah tangga sekitar 285 juta rakyat. Menurut Badiul, tingginya kontribusi konsumsi itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas karena konsumsi barang impor yang sangat besar.

"Kalau mau 8 persen harus melihat fondasi ekonominya. Kalau negara berkembang, pertumbuhan riilnya lebih rendah dari negara maju, riilnya hanya tumbuh 1,6 persen (5,1 dikurangi 3,5), itu jauh di bawah Korea Selatan dan Singapura. Jadi, jangan lihat 5 persennya, tapi lihat riilnya. Apalagi subsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam praktiknya bukan untuk kebutuhan makan, tetapi banyak malah untuk digunakan judi slot, membeli rokok, dan pulsa," paparnya.

Akibatnya, BLT triliunan rupiah yang dialokasikan pemerintah siasia. Hal itu sekaligus menegaskan kalau masyarakat yang berpenghasilan dua juta rupiah per bulan tidak realistis disebut masuk golongan kelas menengah.

Poin penting lainnya, jelas Badiul, yang harus dicermati dari proyeksi IMF adalah kebergantungan ekspor komoditas Indonesia hanya ke Tiongkok. Kalau pembelian komoditas negara ekonomi terbesar kedua dunia itu menurun karena ekspor mereka tertahan akibat pengenaan tarif tinggi di Eropa dan AS, maka permintaan komoditasnya ke Indonesia menurun. Di sisi lain, konsumsi Indonesia sangat bergantung dari Tiongkok. Dengan demikian, maka ekspor barang konsumsi nasional turun, tetapi impornya naik.

IMF sudah pernah mengingatkan kalau utang negara dari BLBI dan Obligasi Rekap tidak dimoratorium selama paling tidak tujuh tahun maka Indonesia tidak memiliki modal untuk tumbuh berkualitas. Presiden sekarang mewarisi beban sangat berat dari rezim-rezim sebelumnya. Ini ibarat orang yang badannya tidak sehat, tidak akan sehat kalau tidak direformasi.