Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Bawaslu Catat 195 Kasus Kepala Desa Tak Netral di Masa Kampanye Pilkada

17 Selasa, 29 Okt 2024, 01:26 WIB | Oleh: Tim Penulis
Bawaslu Catat 195 Kasus Kepala Desa Tak Netral  di Masa Kampanye Pilkada Bawaslu Catat 195 Kasus Kepala Desa Tak Netral  di Masa Kampanye Pilkada Doc: ANTARA/HO-Bawaslu RI
Ket. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (28/10).

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat adanya sebanyak 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa selama kampanye Pilkada Serentak 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan 195 kasus itu tersebar di 25 provinsi yang sudah dilakukan sejak awal masa kampanye sampai hari ini.

"Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 terdapat 195 kasus yang tersebar dj 25 provinsi dengan rincian, 59 temuan, 136 laporan, 130 diregister, 55 tidak diregister, belum diregister 10 perkara," papar Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (28/10).

Dia menyebutkan dari total 130 perkara yang diregister, ada 12 perkara merupakan tindak pidana pelanggaran pemilihan. Kemudian, sebanyak 97 kasus merupakan pelanggaran peraturan perundangan lainnya dan 42 kasus lainnya dinyatakan bukan pelanggaran.

"Dari 130 diregister itu, itu adalah pelanggaran netralitas kepala desa, sehingga agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil dan demokratis," ujarnya.

Bagja menjelaskan dalam Pasal 70 Ayat 1 UU Pilkada terdapat aturan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa maupun perangkat kelurahan.

"Di sebutkan nih, anggota kepala desa dan kepala desa atau sebutan lain lurah di larang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," tambah Bagja.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepala desa maupun perangkat desa lainnya untuk menjaga netralitas selama masa kampanye Pilkada 2024.

Ia berharap imbauan itu bisa dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh calon kepala daerah dan juga tim kampanye calon kepala daerah untuk tidak melibatkan kepala desa.

"Sehingga, agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil dan demokratis," ucapnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Daerah
Usai Hujan Deras, Empat Wil...

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Jaya 2026

57 menit yang lalu | Wahyu AP

Megapolitan
Apel gelar pasukan Operasi ...
Daerah
Tradisi Posilumba Japi di S...

Pesawat Jatuh di Grand Canyon, Tiga Orang Tewas

1.5 jam yang lalu | Lili Lestari

Luar Negeri
Pesawat Jatuh di Grand Cany...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Kebanggaan Warga Kebumen, Genteng Sokka Terkenal di Belanda

Kebanggaan Warga Kebumen, Genteng Sokka Terkenal di Belanda

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +