Mendikdasmen Beri Afirmasi ke Supriyani
Sabtu, 26 Okt 2024, 04:32 WIB | Oleh: Muhamad Ma'rup
Doc: ANTARA/Hana Kinarina
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memastikan, pihaknya akan memberi afirmasi kepada guru honorer Supriyani yang tengah dalam situasi kasus hukum atas kekerasan terhadap peserta didik. Menurutnya, Supriyani masih bisa mengikuti proses seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Ibu Supriyani sekarang sedang proses melamar PPPK. Dan insyaallah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK," ujar Mua'ti, di Jakarta, Jumat (25/10).
Dia menerangkan, proses seleksi Supriyani dapat tetap berjalan, terlebih belum ada putusan jika Supriyani dinyatakan bersalah secara hukum. Dia berharap agar Supriyani bisa mengikuti seleksi dengan baik, sehingga bisa mengajar dengan lebih baik. "Mudah-mudahan tidak melanggar dan mudah-mudahan dapat diterima (PPPK)," katanya.
Sebagai informasi, Polisi memastikan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak ditahan dalam penyidikan, tapi namun dia masih dalam status tersangka dugaan pemukulan anak polisi. Dengan status itu, Supriyani tetap harus mengikuti proses persidangan.
Hak Anak
Secara terpisah, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ratna Susianawati, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mendesak agar proses hukum berjalan dengan adil berdasarkan fakta yang ada. Menurutnya, pentingnya keseimbangan dalam penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan serta pendekatan hukum yang adil bagi terduga pelaku.
"Kemen PPPA akan memastikan hak-hak guru sebagai terduga pelaku tetap diperhatikan, sambil menjaga agar perlindungan anak sebagai korban tetap menjadi prioritas," katanya.
Dia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) Provinsi Sulawesi Tenggara. Pihak UPTD telah melakukan pendampingan hukum sejak awal dan akan terus mendampingi terduga pelaku selama proses hukum berlangsung.
Ratna menegaskan pentingnya pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) di setiap sekolah sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Satgas ini bertujuan menjadi tempat pengaduan bagi korban kekerasan, baik fisik, mental, maupun seksual.
"Layanan pengaduan ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar korban segera mendapatkan pendampingan Psikologis dan pendampingan hukum," tuturnya. ruf/S-2
Like, Share, Comment:
Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi
12 Nov 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!