Akankah Prabowo Membawa Kebijakan Luar Negeri Indonesia Jadi Lebih Asertif?

Secara khusus, Prabowo telah menekankan pentingnya mempersiapkan Indonesia untuk mengambil peran yang lebih asertif dalam sengketa Laut Cina Selatan dan memperkuat kapasitas pertahanan, seperti menambah platform untuk patroli dan satelit, demi melindungi kepentingan strategis negara di wilayah terkait.

Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo cukup mengawasi peningkatan infrastruktur militer di wilayah tersebut sebagai respons terhadap tekanan yang meningkat dari Cina. Dengan demikian, Prabowo mungkin akan menggeser pendekatan bebas-aktif tradisional untuk mengambil sikap yang lebih tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional, sembari memaksimalkan manfaat ekonomi.

Dalam cakupan ASEAN, Prabowo mungkin akan berusaha memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan dengan mendorong integrasi ekonomi regional yang lebih kuat. Kebijakan luar negeri Prabowo bisa diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai aktor sentral dalam dinamika geopolitik dan ekonomi di Asia-Pasifik.

Jika dianalisa dari sudut pandang ekonomi politik internasional (IPE), dalam konteks peningkatan persaingan AS-Cina, Prabowo mungkin akan mencoba memosisikan Indonesia sebagai aktor kunci di jalur perdagangan global dan memastikan proyek-proyek yang dibiayai Cina lewat BRI serta hilirisasi nikel dapat terus berjalan. Namun pada saat yang sama, Prabowo akan berupaya menghindari ketergantungan yang berlebihan pada Beijing.

Prabowo tampaknya akan memperkenalkan dinamika baru dalam menjaga keseimbangan yang rumit antara AS dan Cina. Prabowo sendiri pernah terkait dengan rezim Suharto dan memiliki masa lalu kontroversial terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang membuatnya dilarang masuk ke AS selama 20 tahun. Larangan tersebut baru dicabut pada 2019 setelah Jokowi mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan.

Sejarah hubungannya yang kompleks dengan AS tersebut agaknya akan memengaruhi sikap Prabowo terhadap Washington. Kemungkinan besar ini akan mendorongnya untuk mengarahkan kebijakan luar negerinya menjadi lebih pro-Beijing.

Namun, kembali lagi, situasinya lebih kompleks karena hubungan kemitraan strategis Indonesia dengan kedua negara.

Akankah Prabowo merapat ke blok BRICS?

Kebijakan tradisional Indonesia yang menganut prinsip non-blok kemungkinan akan tetap menjadi panduan di bawah kepemimpinan Prabowo, namun dengan kerja sama yang lebih erat dengan kekuatan non-Barat seperti Cina, Rusia, dan Turki.

Prabowo mungkin melihat penyelarasan dengan kekuatan-kekuatan yang sedang bangkit tersebut sebagai jalur yang lebih menguntungkan untuk memperluas pengaruh Indonesia sebagai kekuatan regional dan global.

Belakangan ini, Prabowo santer diberitakan bahwa akan membuka peluang dalam menjajaki keanggotaan bersama BRICS (blok ekonomi berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan).

Melihat Malaysia yang sudah resmi menjadi negara mitra BRICS dan langkah Thailand untuk masuk ke keanggotaan BRICS, bukan tidak mungkin Prabowo akan mempertimbangkan untuk benar-benar bergabung dengan aliansi poros alternatif tersebut.

BRICS semakin memainkan peran penting sebagai platform untuk kerja sama yang lebih erat antar ekonomi berkembang, dengan tujuan menantang tatanan ekonomi global yang didominasi oleh Barat. Jika Indonesia memutuskan untuk memperdalam hubungan dengan blok ini, Indonesia dapat memperkuat otonomi strategisnya serta menjauhkan diri dari struktur kekuasaan yang didominasi kuat oleh AS dan sekutu-sekutu Baratnya.