Akankah Prabowo Membawa Kebijakan Luar Negeri Indonesia Jadi Lebih Asertif?

Aniello Iannone, Universitas Diponegoro

Dimulainya rezim Presiden Prabowo Subianto membuka peluang perubahan dalam arah kebijakan negara, khususnya kebijakan luar negeri. Di bawah pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo, kebijakan luar negeri Indonesia cenderung lebih "pasif", berfokus pada pembangunan ekonomi domestik dengan delegasi diplomasi internasional yang sebagian besar diserahkan kepada mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, mungkin akan muncul pendekatan yang lebih aktif dan asertif dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Menjabat Menteri Pertahanan sejak 2019, Prabowo telah menunjukkan minat besar dalam urusan internasional. Ia aktif menghadiri forum-forum global seperti Shangri-La Dialogue dan menjalin hubungan bilateral dengan para pemimpin dunia, termasuk dengan Presiden Cina Xi Jinping.

Alih-alih akan mengulang gaya Jokowi yang pragmatis, Prabowo kemungkinan besar akan membawa Indonesia memainkan peran yang lebih besar dalam urusan internasional, terutama dalam sejumlah area strategis, seperti sikap Indonesia terhadap sengketa Laut Cina Selatan (LCS), posisi di antara the great powers dan, yang kelihatannya akan diutamakan, peran Indonesia dalam ASEAN.

Pragmatisme ala Jokowi

Kebijakan luar negeri Jokowi mempertahankan sikap hati-hati, sesuai dengan haluan "bebas-aktif", pendekatan yang diperkenalkan oleh Bung Hatta pada 1948 dan kemudian menjadi ciri khas Indonesia sejak era Suharto. Strategi ini bertujuan menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan Cina, sebagai ekonomi terbesar di Asia, dan negara-negara ASEAN tanpa mengorbankan perdamaian dan stabilitas kawasan. Prinsip "bebas-aktif", yang didasarkan pada non-intervensi dan kemandirian politik, memungkinkan Indonesia untuk tetap netral-setidaknya untuk tak berpihak secara terbuka.

Namun, prinsip tersebut juga membawa kebijakan luar negeri Jokowi digerakkan oleh pragmatisme ekonomi. "Down to Earth Diplomacy" yang dijalankan Jokowi lebih berfokus pada penguatan hubungan dagang daripada memainkan peran asertif dan multilateral di panggung internasional.

Dalam konteks sengketa LCS, misalnya, Jokowi tampaknya membatasi Indonesia untuk bertindak agresif terhadap sengketa wilayah perairan tersebut. Bahkan terhadap ketegangan antara Cina dan Taiwan pun Indonesia tidak menunjukkan sikap tegas.

Wilayah LCS tidak hanya kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, tetapi juga merupakan jalur perdagangan laut penting secara global.

Padahal Indonesia, meskipun bukan aktor sentral dalam sengketa teritorial LCS, memiliki kepentingan besar di wilayah tersebut, terutama di sekitar Laut Natuna yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kepentingan yang dimaksud utamanya meliputi kepentingan pertahanan dan ekonomi.

Dalam konteks kompetisi global antara dua kekuatan besar-Amerika Serikat (AS) dan Cina-kebijakan Jokowi juga tidak tampak agresif. Selama ini, Indonesia cenderung fokus membangun kemitraan yang bisa diandalkan dengan negara-negara besar, seperti AS dan Cina. Ini bisa dipahami, mengingat kedua negara sama-sama merupakan mitra strategis Indonesia.

Ditambah lagi dengan ekspansi ekonomi Cina dan adanya pengaruh inisiatif investasi Belt and Road Initiative (BRI) dalam pembangunan infrastruktur dalam negeri, Indonesia kini dalam posisi yang kompleks, memaksa pemimpinnya untuk mencari keseimbangan antara menjaga kedaulatan nasional sembari memperluas hubungan ekonomi.

Akankah Prabowo lebih agresif?

Prabowo kemungkinan akan menerapkan pendekatan yang lebih tegas, terutama melalui peningkatan kapasitas pertahanan. Visi besarnya adalah memprioritaskan keamanan nasional dan pertahanan-yang mencerminkan latar belakang militernya.