DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)

Diduga Melanggar, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU

📅 Kamis, 24 Okt 2024, 01:45 WIB | Oleh: Tim Penulis

Doc: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Ket. Suasana sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPRD Provinsi Gorontalo di daerah pemilihan (Dapil) 6 dengan pihak pengadu Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mieke Verawati di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (23/10). Mieke Verawati mengadukan Ketua KPU beserta anggota KPU karena tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu mengenai perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pemilu khususnya terkait pemenuhan 30 persen kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (23/10), dengan teradu adalah Kktua dan lima anggota KPU RI.

Perkara ini diadukan Mikewati Vera Tangka, Misthohizzaman, Listyowati, Rotua Valentina, Wirdyaningsih, Egi Primayogha Mardhika, Hadar Nafis Gumay, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Wahidah Suaib. Sembilan nama tersebut memberi kuasa kepada Dudy Agung Trisna dan kawan-kawan.

Pihak pengadu mengadukan Ketua dan lima anggota KPU RI, yaitu Idham Holik, Mochammad Afifuddin (Ketua), Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz sebagai Teradu I sampai Teradu VI.

Para teradu didalilkan diduga tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dan tidak melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme sehingga terdapat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Daerah Pemilihan (Dapil) 6.

Putusan Bawaslu RI Nomor 010/2023 menyatakan bahwa Teradu I sampai Teradu VI melakukan pelanggaran administratif pemilu karena tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/Hum/2023 tentang pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan di setiap dapil.

Mochammad Afifuddin sebagai Teradu II menegaskan bahwa pengaturan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pengajuan bakal calon anggota DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota sejatinya telah diatur PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Diduga Melanggar, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU

Tim Redaksi:

Antara

Penulis

Sriyono

Redaktur

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Pasar Eropa Terbuka Lewat IEU-CEPA, Industri Tekstil Indonesia Punya Peluang Baru

Artikel yang sangat mencerahkan. Sepakat dengan pandangan Kadin ...

Baca komentar selengkapnya →
Produksi Kapal Baru RI Melonjak 251 Persen, Menperin: Negara Maritim Jangan Kalah di Laut Sendiri

Menanggapi lonjakan produksi kapal baru hingga 251 persen ...

Baca komentar selengkapnya →
Bidik Transformasi Industri Indonesia, Danantara Gelar Forum Teknologi dan Investasi Global

Fokus Danantara pada industrialisasi inovasi dalam forum DTIIF ...

Baca komentar selengkapnya →
Produksi Dipangkas 50 Persen, Industri Keramik Terancam Lumpuh Gara-Gara Gas!

Membaca kondisi industri keramik yang terpaksa memangkas kapasitas ...

Baca komentar selengkapnya →
Gelombang Tsunami Setinggi 18 Meter Mengancam Pantai Selatan Kebumen

Membayangkannya saja sudah bikin takut. Apalagi ada keluarga ...

Baca komentar selengkapnya →