DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)

Diduga Melanggar, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU

Kamis, 24 Okt 2024, 01:45 WIB | Oleh: Tim Penulis

Doc: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Ket. Suasana sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPRD Provinsi Gorontalo di daerah pemilihan (Dapil) 6 dengan pihak pengadu Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mieke Verawati di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (23/10). Mieke Verawati mengadukan Ketua KPU beserta anggota KPU karena tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu mengenai perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pemilu khususnya terkait pemenuhan 30 persen kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (23/10), dengan teradu adalah Kktua dan lima anggota KPU RI.

Perkara ini diadukan Mikewati Vera Tangka, Misthohizzaman, Listyowati, Rotua Valentina, Wirdyaningsih, Egi Primayogha Mardhika, Hadar Nafis Gumay, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Wahidah Suaib. Sembilan nama tersebut memberi kuasa kepada Dudy Agung Trisna dan kawan-kawan.

Pihak pengadu mengadukan Ketua dan lima anggota KPU RI, yaitu Idham Holik, Mochammad Afifuddin (Ketua), Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz sebagai Teradu I sampai Teradu VI.

Para teradu didalilkan diduga tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dan tidak melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme sehingga terdapat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Daerah Pemilihan (Dapil) 6.

Putusan Bawaslu RI Nomor 010/2023 menyatakan bahwa Teradu I sampai Teradu VI melakukan pelanggaran administratif pemilu karena tidak menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/Hum/2023 tentang pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan di setiap dapil.

Mochammad Afifuddin sebagai Teradu II menegaskan bahwa pengaturan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pengajuan bakal calon anggota DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota sejatinya telah diatur PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Diduga Melanggar, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU

Tim Redaksi:

Antara

Penulis

Sriyono

Redaktur

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!

Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...

Baca komentar selengkapnya →
3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif

Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...

Baca komentar selengkapnya →
Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z

Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...

Baca komentar selengkapnya →
Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas

Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...

Baca komentar selengkapnya →
Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban

Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...

Baca komentar selengkapnya →