Pemerintahan Baru Diharapkan Serius Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik 

JAKARTA - Peralihan industri otomotif dalam negeri ke era elektrifikasi telah dikebut pada era Presiden Jokowi. Regulasi tersebut sudah merajut ekosistem kendaraan elektrifikasi dari hulu sampai ke hilir yang mengejar target net zero emmission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto menentukan kelanjutannya. Masih banyak 'pekerjaan rumah' yang perlu diselesaikan dan ada berbagai hal yang penting ditemukan solusinya.

Pengguna kendaraan listrik Viena Paramita (38) ibu rumah tangga asal Kalibata, Jakarta Selatan memutuskan untuk membeli Wuling Binguo EV."Yang bikin tergiur kan Jakarta macet kemudian ada aturan ganjil-genap. Sementara kalau pakai mobil listrik kebal aturan itu. Jadi enggak harus menyesuaikan tanggal saat berpergian," ungkapnya, Senin (21/10).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pekan ini menyatakan Indonesia punya 40-45 persen cadangan nikel dunia mengutip data geologi Amerika Serikat pada awal 2024.

Pengolahan nikel bertumbuh pesat di dalam negeri, terutama di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara yang mewakili 90 persen cadangan nikel Indonesia.

Konsumen macam Viena dan jutaan orang lainnya pun bisa jadi tergiur untuk mendapatkan mobil listrik karena sumber baterai yang berlimpah di Tanah Air.

Menghijaukan alam dan memajukan industri otomotif dalam negeri menjadi persimpangan rumit untuk dipilih. Pasalnya akselerasi peralihan ke elektrifikasi yang terlalu cepat bisa jadi tak dapat dikejar industri otomotif dalam negeri yang besar karena teknologi Internal Combustion Engine (ICE).

Kendaraan ICE memang menjadi sorotan mengejar target NZE 2060 karena dianggap sebagai salah satu penyumbang besar emisi gas buang dari knalpot yang menghasilkan polusi udara, terutama di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Namun peralihan ke elektrifikasi tak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintahan Jokowi sudah berupaya meramu gagasan dan regulasi untuk peralihan berjalan mulus.

Dikutip dari situs Kementerian Perhubungan, Indonesia menjadi negara penyumbang emisi CO2 terbesar di dunia. Pada 2022 menghasilkan 1,3 gigaton ton CO2, dengan komposisi 50,6 persen emisi berasal dari moda transportasi.

Sementara itu pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 32 persen atau 358 juta ton CO2 pada 2030.

Pada awal masa jabatan periode kedua Jokowi, pemerintah langsung memberikan stimulus untuk membantu akselerasi perpindahan ke elektrifikasi.

Stimulus itu tak hanya diperuntukkan bagi konsumen saja, para pelaku industri pun diganjar keuntungan dari pemerintah apabila memproduksi dan menjual kendaraan murni listrik di Indonesia.

Gerbang pintu menuju elektrifikasi industri otomotif diawali kebijakan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

Berbagai insentif fiskal maupun nonfiskal telah diatur dalam Perpres tersebut agar mempercepat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai.