Pemimpin UE Desak Undang-undang Baru Percepat Pemulangan Migran

BRUSSELS - Para pemimpin Uni Eropa pada hari Kamis (17/10) menyerukan legislasi baru yang mendesak untuk meningkatkan dan mempercepat kepulangan migran.

Ke-27 pemimpin Eropa mengatakan pembicaraan mereka yang berlangsung seharian penuh itu meliputi diskusi "mendalam" mengenai migrasi -- sebuah isu yang telah menjadi agenda politik menyusul perolehan suara kelompok sayap kanan di beberapa negara.

"Dewan Eropa menyerukan tindakan tegas di semua tingkatan untuk memfasilitasi, meningkatkan, dan mempercepat pengembalian dari Uni Eropa," tulis mereka dalam kesimpulan pertemuan puncak, meminta Komisi Eropa untuk mengajukan undang-undang baru.

Cara-cara baru untuk mencegah dan menanggulangi migrasi ilegal juga harus dipertimbangkan, demikian bunyi teks tersebut, yang tampaknya merujuk pada usulan kontroversial untuk mendirikan pusat-pusat pemulangan di luar Uni Eropa, yang tidak disebutkan secara langsung.

Langkah seperti itu tidak akan "sepele" tetapi telah didiskusikan, kata kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen dalam konferensi pers.

Saat ini kurang dari 20 persen orang yang diperintahkan meninggalkan Uni Eropa, dikembalikan ke negara asal mereka, menurut data UE.

Perdana Menteri Italia yang berhaluan kanan garis keras Giorgia Meloni mengadakan pembicaraan tentang migrasi menjelang acara utama dengan 10 negara yang berpikiran sama, termasuk Denmark, Belanda, Hungaria, dan Yunani.

Sebagai bentuk penghormatan kepada semakin besarnya pengaruh para pengkritik imigrasi, von der Leyen juga hadir.

Namun, masih ada perbedaan pendapat mengenai langkah selanjutnya, tanpa rencana konkret yang dituangkan dalam teks akhir. Ketidaksepakatan menyebabkan upaya sebelumnya untuk merombak aturan pemulangan migran gagal pada tahun 2018.

Solusi Inovatif

Beberapa negara mendinginkan gagasan yang lebih radikal, von der Leyen mengakui bahwa "pertanyaan terbuka" masih ada terkait pembentukan apa yang disebut "pusat kepulangan" -- sebuah isu yang sarat dengan kekhawatiran hukum dan etika.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan skema semacam itu menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi dan menekankan perlunya rute migrasi reguler di tengah kekurangan tenaga kerja dan populasi yang menua.

"Migrasi yang tertib dan bertanggung jawab merupakan respons terhadap tantangan demografi yang dihadapi Eropa," katanya.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Berlin lebih menyukai penerapan awal pakta migrasi penting yang disepakati tahun ini, yang memperketat prosedur perbatasan dan mengharuskan negara-negara untuk menerima pencari suaka dari negara-negara "garis depan" atau menyediakan uang dan sumber daya.