Korut Definisikan Korsel sebagai Negara Musuh

SEOUL - Korea Utara (Korut) pada Kamis (17/10) mengatakan bahwa konstitusinya sekarang telah mendefinisikan Korea Selatan (Korsel) sebagai negara musuh. Langkah ini merupakan yang pertama kalinya Pyongyang mengkonfirmasi perubahan hukum setelah diminta oleh pemimpin Kim Jong-un awal tahun ini.

Hubungan antara kedua Korea memburuk sejak Kim Jong-un pada Januari lalu menetapkan Seoul sebagai musuh utama negaranya dan mengatakan Korut tidak lagi tertarik pada reunifikasi.

Setelah berbulan-bulan memasang ranjau baru dan meningkatkan keamanan di perbatasan, Korut pada pekan ini meledakkan jalan raya dan rel kereta yang menghubungkan negara itu dengan Korsel, serta menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat dihindari dan sah, kata kantor beritaKCNA.

"Langkah tersebut diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi Korut, yang dengan jelas mendefinisikan Korsel sebagai negara yang bermusuhan," kataKCNA.

Korut pekan lalu diketahui mengadakan pertemuan parlemen penting yang hanya menyetujui perubahan, di mana para ahli secara luas memperkirakan konstitusi akan direvisi setelah Kim Jong-un secara eksplisit menyerukannya pada Januari lalu.

Berdasarkan perjanjian antar-Korea tahun 1991, hubungan antara Korut dan Korsel ditetapkan sebagai "hubungan khusus" dan bukan hubungan antarnegara, yang merupakan bagian dari proses yang bertujuan untuk mencapai reunifikasi.

Militer Korsel pada Selasa (15/10) lalu merilis rekaman video tentara Korut meledakkan jalan raya dan rel kereta yang sangat simbolis yang menghubungkan kedua Korea, beberapa hari setelah militer Pyongyang berjanji untuk menutup perbatasan dengan Korsel secara permanen.

KCNAmengatakan tindakan tersebut adalah bagian dari pemisahan bertahap wilayah Korut, tempat kedaulatannya dilaksanakan, dari wilayah Korsel. Korut mengatakan bahwa beberapa ruas jalan dan jalur kereta utama antar-Korea telah diblokir sepenuhnya melalui peledakan ini.

Perkuat Permusuhan

Menanggapi aksi Korut itu, Kementerian Pertahanan Korsel menepis anggapan bahwa langkah tersebut merupakan tindakan yang sah dan menganggapnya sebagai pernyataan sepihak dari Pyongyang.

"Komitmen berkelanjutan untuk memperkuat perbatasan selatan tampaknya mencerminkan niat untuk secara permanen memperkuat permusuhan," ucap Yang Moo-jin, presiden Universitas Studi Korut di Seoul, kepadaAFP.

Korut baru-baru ini juga menuduh Seoul menggunakandroneuntuk menyebarkan selebaran propaganda antirezim di Ibu Kota Pyongyang, sementara Kim Jong-un mengadakan pertemuan keamanan untuk mengarahkan rencana tindakan militer segera sebagai tanggapan, media pemerintah melaporkan pada Selasa.

Militer Seoul awalnya membantah telah mengirimdroneke utara, tetapi kemudian menolak berkomentar meskipun Pyongyang telah memperingatkan akan menganggapnya sebagai deklarasi perang jika adadronelainnya terdeteksi oleh mereka.

Pyongyang awal pekan ini mengatakan bahwa pihaknya memiliki bukti jelas bahwa militer Seoul berada di balik serangan pesawat tak berawak baru-baru ini. Juru bicara Kepala Staf Gabungan (JCS) Korsel, Lee Sung-joon, mengatakan kepada wartawan pada Kamis bahwa klaim tersebut justru sesuatu yang harus diverifikasi oleh Korut.