Texas Gugat TikTok Karena Dinilai Melanggar UU Perlindungan Anak

TEXAS - Jaksa Agung Texas mengajukan gugatan terhadap platform media sosial TikTok minggu ini karena diduga membagikan data pribadi anak di bawah umur.

Mengutip Fox Bussines, TikTok dinilai telah melanggar undang-undang persetujuan orang tua di negara bagian Texas yang dikenal dengan Undang-Undang Securing Children Online through Parental Empowerment (SCOPE).

Undang-Undang SCOPE dibuat di Texas untuk melindungi anak di bawah umur dari praktik perdagangan yang merugikan, menipu, dan tidak adil dari beberapa layanan digital dan melarang penyedia layanan digital, seperti TikTok, untuk membagikan, mengungkapkan, atau menjual informasi pribadi anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua atau wali anak di bawah umur.

Jaksa Agung Texas Ken Paxton dalam gugatannya menuduh TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok ByteDance, mengoperasikan platform dengan cara yang membahayakan keselamatan dan privasi daring anak-anak Texas.

"Saya akan terus meminta pertanggungjawaban TikTok dan perusahaan Big Tech lainnya atas eksploitasi anak-anak Texas dan kegagalan mereka dalam memprioritaskan keselamatan dan privasi daring anak di bawah umur," kata Paxton dalam rilis berita pada hari Kamis (3/10).

"Hukum Texas mengharuskan perusahaan media sosial untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi anak-anak secara daring dan mengharuskan mereka menyediakan alat bagi orang tua untuk melakukan hal yang sama. TikTok dan perusahaan media sosial lainnya tidak dapat mengabaikan tugas mereka berdasarkan hukum Texas."

Paxton menuduh platform media sosial itu gagal menggunakan metode yang wajar secara komersial bagi orang tua atau wali untuk memverifikasi identitas mereka, dengan mengklaim metode "Family Pairing" TikTok tidak memverifikasi identitas atau hubungan mereka dengan anak di bawah umur.

"Bahkan jika Tergugat memverifikasi identitas dan hubungan orang tua dengan anak di bawah umur, metode pemasangan Tergugat tetap tidak masuk akal secara komersial," bunyi gugatan tersebut.

"Secara khusus, metode Pemasangan Keluarga Tergugat memberikan keleluasaan tunggal kepada anak di bawah umur yang diketahui untuk menerima atau menolak akses orang tua atau wali mereka ke perangkat orang tua."

Paxton juga mengatakan dalam gugatan tersebut bahwa metode pemasangan "tidak perlu" mengharuskan orang tua atau wali untuk membuat akun sebelum mendapatkan akses ke alat pemasangan.

Berdasarkan Undang-Undang SCOPE, penyedia layanan digital harus membuat dan menyediakan alat bantu orang tua yang memungkinkan orang tua yang terverifikasi untuk mengawasi, memantau, dan membatasi penggunaan, privasi, dan pengaturan akun anak di bawah umur.