Warga TPST Bekasi Difasilitasi Ikut BPJS

BEKASI - Lebih dari 2.000 warga rentan sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TSPT) Bantargebang, Kota Bekasi, difasilitasi dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. "Kementerian Sosial memproses persyaratan administrasi kependudukan sebanyak 2.055 masyarakat rentan TPST untuk kepesertaan BPJS," tutur Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

Dia mengatakan ini di sela penyerahan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada pemulung TPST, Senin (30/9). Mensos berjanji untuk memproses semua. Kini tengah dilengkapi syaratnya.

Mensos, yang biasa disapa Gus Ipul itu menambahkan, saat ini terdapat 2.055 warga rentan berprofesi sebagai pemulung di Bantargebang yang sedang diproses pembuatan Kartu Keluarga (KK) untuk syarat.

Kemensos akan memfasilitasi mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk para pemulung yang membutuhkan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. "BPJS akan kami tindak lanjuti. Makanya, PBI teman-teman di direktorat perlu menindaklanjuti usulan ini dan bekerja sama dengan pemda," katanya.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen, yang mendampingi Mensos menyebut bahwa Kota Bekasi telah berstatus Universal Health Coverage (UHC). Maka, sekitar 2,5 juta warganya telah terlindungiBPJS Kesehatan.

"Semua penduduk Kota Bekasi di-coverBPJS. Ada kesehatan dan ketenagakerjaan. Tapi problemnya, tidak semua pemulung sini ber-KTP atau KK Kota Bekasi. Mereka ada yang dari luar daerah," ujarnya.

Sedangkan untuk mekanisme PBI bagi pemohon BPJS Ketenagakerjaan, kata Alexander, hingga kini belum disediakan pemerintah. Tapi sudah beberapa orang sudah memperolehnya, terutama yang rentan. Kalau ada kepala keluarga sakit atau meninggal, dimasukan ke dalam penerima bantuan sosial masyarakat miskin.

Serahkan Bantuan

Sebelumnya, Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada masyarakat rentan sekitar area TPST. "Kami datang untuk memberikan dukungan agar bapak ibu sekalian bisa hidup sejahtera. Ini paling tidak kebutuhan dasar kesehatan hingga pendidikan," kata Saifullah Yusuf.

Mensos merangkum aspirasi pemulung. Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tujuannya untuk mengakomodasi yang rentan dengan penerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan sedang berproses.

Total bantuan yang disalurkan kemensos mencapai 650 miliar. Ini mencakup berbagai jenis bantuan untuk mendukung masyarakat. Bantuan tersebut terdiri atas 2.055 paket Alat Pelindung Diri (APD) bagi pemulung, 389 paket sembako dan nutrisi, 44 alat bantu disabilitas, serta 14 paket kewirausahaan. Ant/G-1