Paradoks Agama Dalam Etika Publik

Oleh: Dr. Benny Susetyo

Budayawan

Agama sebagai etika publik dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan sekadar penting, tetapi mencerminkan realitas yang mendesak dan penuh paradoks. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan populasi beragama terbesar di dunia, peran agama seharusnya menjadi landasan moral dalam membentuk tatanan etika publik.

Namun, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh BPIP bersama Universitas Pattimura di Ambon pada 20 September 2024, isu paradoks keberagamaan dan etika kehidupan publik justru menyoroti berbagai krisis mendasar seperti kejujuran yang memudar, integritas yang terancam, serta lonjakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan penyelenggara negara. Diskusi ini berusaha mengurai benang kusut dan menemukan titik temu yang konkret peran agama dalam membangun etika publik yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Dalam konteks sosial, agama seharusnya berperan vital dalam membentuk etika publik, mengingat nilai-nilai universal yang diusung seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang merupakan fondasi kehidupan yang adil dan harmonis. Namun, realitas saat ini justru memperlihatkan paradoks yang mencolok.

Meskipun agama diajarkan secara luas, praktik kehidupan sehari-hari sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang dianut. Seperti yang diungkapkan dalam FGD, agama kerap terbatas pada ritual dan simbol tanpa penghayatan yang mendalam. Akibatnya, agama kehilangan fungsinya sebagai inspirasi perilaku etis dalam ruang publik, menyisakan celah lebar antara ajaran dan realitas.

Seharusnya, agama bukan hanya sekadar harmoni yang tenang tetapi menghanyutkan. Harmoni yang dimaksud di sini seringkali menciptakan relasi yang timpang antara mayoritas dan minoritas. Dalam konteks kehidupan berbangsa, harmoni yang sejati harus didasarkan pada keadilan dan kesetaraan. Ketika agama dipandang hanya sebagai alat untuk menciptakan ketenangan, tanpa memperhatikan aspek keadilan maka yang terjadi adalah ketidakadilan struktural. Maka, agama harus mampu melampaui ritual dan simbol semata, menjadi sumber inspirasi yang mendorong terciptanya etika publik yang adil dan setara.

Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah krisis etika yang mengakar di kalangan penyelenggara negara. Ironisnya, para pemimpin yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan justru sering terjebak dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fenomena ini mencerminkan adanya jurang yang lebar antara nilai-nilai agama yang diajarkan dan perilaku nyata di lapangan. Agama, yang seharusnya menjadi pijakan moralitas tertinggi, kehilangan pengaruhnya ketika kepentingan pribadi dan kelompok mengambil alih nilai-nilai etis.

Selain itu, krisis etika ini diperparah oleh budaya kepalsuan yang semakin mendominasi di era digital. Budaya ini mendorong kehidupan yang tidak otentik, di mana nilai-nilai agama dan moralitas manusia hanya menjadi alat simbolis untuk meraih status sosial dan pengakuan. Manusia lebih memilih mengejar materialisme, mengesampingkan esensi kemanusiaan dan nilai-nilai sejati.

Dalam konteks ini, agama seharusnya berperan sebagai kekuatan kritis untuk membongkar relasi kuasa yang timpang dan menginspirasi manusia untuk kembali pada nilai-nilai yang otentik dan universal, yang tidak hanya menjadi pedoman hidup pribadi, tetapi juga dasar dalam menjalankan tanggung jawab publik.

Integritas dan kejujuran adalah dua pilar utama dalam membangun etika publik yang kokoh. Namun, kedua hal ini semakin terpinggirkan dalam kehidupan publik di Indonesia. Dalam konteks ini, agama seharusnya memiliki peran penting dalam mengembalikan nilai-nilai integritas dan kejujuran ke dalam kehidupan publik. Setiap agama mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, namun ajaran-ajaran ini seringkali diabaikan. Untuk itu, pendidikan agama harus mengalami pembaruan.

Pendidikan agama tidak lagi boleh hanya mengajarkan ritual dan formalitas, tetapi harus menekankan pada nilai-nilai keutamaan publik dan kebangsaan. Pendidikan agama yang bermakna adalah pendidikan yang mengajarkan bagaimana nilai-nilai universal agama dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini harus menjadi dasar dalam membangun etika publik yang kuat, yang mampu mengatasi berbagai persoalan sosial dan politik yang dihadapi bangsa ini.

Lebih lanjut, Salah satu isu yang paling mendesak dalam kehidupan publik di Indonesia adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi antara pusat dan daerah, tetapi juga antara kelompok mayoritas dan minoritas. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam, pembangunan yang tidak merata, serta marginalisasi kelompok minoritas adalah beberapa contoh ketimpangan yang masih terjadi di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, agama harus berperan sebagai agen perubahan yang menginspirasi terciptanya keadilan sosial.