Desain Kebijakan Perdagangan Harus Perkuat Rantai Pasok Nasional, Bukan Impor

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan industri pengolahan nonmigas (IPNM) atau manufaktur menjadi penopang utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen seperti yang ditargetkan Pemerintah.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin di Jakarta, Selasa (7/10) mengatakan manufaktur berperan besar dan menjadi salah satu penentu utama dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu terlihat dari kontribusinya pada triwulan II 2025 yang mencapai 16,92 persen. Selain itu, manufaktur juga memberikan kontribusi investasi hingga 366 triliun rupiah di semester I 2025, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 19,6 juta orang.

‎Menurut dia, ada empat faktor untuk memacu kontribusi IPNM terhadap ekonomi, yaitu kepastian bahan baku, energi, suku bunga rendah, dan biaya logistik yang efisien.

‎Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan optimisme bahwa kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional akan semakin menguat hingga akhir tahun 2025.

Kontribusi industri manufaktur katanya, sebenarnya bisa lebih besar apabila sektor-sektor terkait ikut dimasukkan dalam perhitungan. Oleh karena itu, kami terus melakukan konsolidasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar data kontribusi industri dapat lebih komprehensif dan tepat,” kata Agus.

Dia pun menargetkan rasio kontribusi industri pengolahan manufaktur domestik terhadap PDB pada tahun 2026 mencapai 18,66 persen. ‎Target tersebut untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 8 persen sesuai Asta Cita Presiden Prabowo.

‎Selain peningkatan rasio kontribusi manufaktur ke PDB, pihaknya juga menargetkan memacu pertumbuhan PDB industri manufaktur 6,52 persen, investasi sektor manufaktur mencapai 852,9 triliun rupiah dan produktivitas tenaga kerja 129,3 juta orang per tahun, serta kontribusi manufaktur terhadap total ekspor sebanyak 74,85 persen.

Kredibel dan Konsisten

Diminta terpisah, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi menilai langkah Pemerintah untuk memperkuat kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan menjadi sinyal penting bagi pelaku industri, asalkan dijalankan dengan implementasi yang kredibel dan konsisten.

Menurut Iyuk, dunia usaha menunggu bukti nyata bahwa arah kebijakan ekonomi nasional benar-benar berpihak pada sektor manufaktur, bukan pada impor. “Kredibilitas implementasi kebijakan menjadi kuncinya. Industri akan percaya jika kebijakan benar-benar menyehatkan ekosistem produksi dalam negeri, bukan justru memberi ruang lebih besar bagi produk impor,” kata Iyuk.

Ia menegaskan bahwa bukan hanya impor ilegal yang perlu ditindak keras, tetapi juga kebijakan perdagangan luar negeri yang selama ini cenderung tidak menguntungkan industri manufaktur dalam negeri.

“Kita butuh desain kebijakan perdagangan yang melindungi dan memperkuat rantai pasok nasional, bukan membuka keran impor tanpa kendali. Kalau tidak, insentif investasi industri tidak akan efektif,” katanya.

Selain itu, harus diikuti kepastian hukum, konsistensi regulasi, serta koordinasi lintas kementerian yang menjadi faktor penting agar kebijakan industrialisasi benar-benar berdampak. Pemerintah, perlu memastikan kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan bergerak dalam arah yang sama.

“Begitu industri merasakan bahwa kebijakan pemerintah berpihak secara nyata, dengan penegakan hukum yang tegas dan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kepentingan nasional, maka kepercayaan akan tumbuh. Dari situ, manufaktur bisa benar-benar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi delapan persen,” tutupnya.