Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Pakar PBB: Pengembangan AI Tak Bisa Hanya Bergantung pada Pasar

📅 Kamis, 19 Sep 2024, 14:37 WIB | Oleh: Tim Penulis

Laporan tersebut mendukung pembentukan struktur "koordinasi" yang ringan dalam sekretariat PBB.

Namun, hal itu tidak sampai pada pembentukan badan tata kelola internasional yang lengkap -- seperti yang diinginkan oleh Guterres -- berdasarkan model pengawas nuklir PBB, IAEA.

"Jika risiko AI menjadi lebih serius dan lebih terkonsentrasi, mungkin perlu bagi Negara Anggota untuk mempertimbangkan lembaga internasional yang lebih kuat dengan kewenangan pemantauan, pelaporan, verifikasi, dan penegakan hukum," kata laporan itu.

Para penulis mengakui bahwa karena kecepatan perubahan AI yang sangat tinggi, tidak ada gunanya mencoba menyusun daftar lengkap bahaya yang ditimbulkan oleh teknologi yang terus berkembang ini.

Namun mereka menyoroti bahaya disinformasi bagi demokrasi, deepfake yang semakin realistis -- khususnya yang bersifat pornografi, serta evolusi senjata otonom dan penggunaan AI oleh kelompok kriminal dan teroris.

"Namun, mengingat kecepatan, otonomi, dan ketidakjelasan sistem AI, menunggu munculnya ancaman dapat berarti bahwa respons apa pun akan datang terlambat," kata laporan tersebut. "Penilaian ilmiah dan dialog kebijakan yang berkelanjutan akan memastikan dunia tidak kaget."

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Nasional
Pemerintah Perlu Fokus Perc...

UMKM Didorong Tembus Rantai Global

40 menit yang lalu | Lukman

Nasional
UMKM Didorong Tembus Rantai...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.