Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Paripurna DPR Tolak Usulan 12 Calon Hakim Agung

12 Rabu, 11 Sep 2024, 01:05 WIB | Oleh: Tim Penulis
Paripurna DPR Tolak Usulan 12 Calon Hakim Agung Paripurna DPR Tolak Usulan 12 Calon Hakim Agung Doc: ANTARA/Melalusa Susthira K.
Ket. Rapat Paripurna khusus memperingati HUT Ke-79 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyepakati laporan Komisi III untuk tidak menyetujui usulan yang diajukan Komisi Yudisial mengenai 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tahun 2024 pada Mahkamah Agung (MA).

"Apakah laporan Komisi III DPR RI yang memutuskan tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan? Setuju," kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Sebelum rapat paripurna menyepakati hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menjelaskan kronologi pengambilan keputusan di komisinya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya menemukan dua dari 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu berpengalaman paling sedikit 20 tahun.

Ia menyampaikan bahwa dua orang tersebut adalah calon hakim agung pada kamar tata usaha negara khusus pajak, yakni Hari Sih Advianto yang baru menjadi hakim sejak 2016, dan Tri Hidayat Wahyudi sejak 2010.

"Menyikapi hal tersebut, selanjutnya Komisi III melakukan rapat internal pada 28 Agustus 2024, dan berdasarkan pendapat serta pandangan sembilan fraksi di Komisi III DPR RI menyepakati untuk tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 yang diajukan Komisi Yudisial," jelasnya.

Adapun 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tahun 2024 pada Mahkamah Agung yang diajukan Komisi Yudisial ke DPR RI, yakni untuk Kamar Pidana terdiri dari Abdul Azis - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Annas Mustaqim - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan Aviantara - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado.

Untuk Kamar Perdata yakni Ennid Hasanuddin - Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI. Kemudian untuk Kamar Agama yaitu Muhayah - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Sedangkan untuk Kamar Tata Usaha Negara yaitu Mustamar - Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Adapun untuk Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak) yakni Diana Malemita Ginting - Auditor Utama pada Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Hari Sih Advianto - Hakim Pengadilan Pajak, Tri Hidayat Wahyudi - Hakim Pengadilan Pajak.

Untuk daftar calon hakim ad hoc HAM di MA diikuti Agus Budianto - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Bonifasius Nadya Arybowo - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, dan Mochammad Agus Salim - Dosen S-2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Nasional
MPR Tindak Lanjuti Surat Pe...

Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

54 menit yang lalu | Sriyono

Nasional
Gibran Mundur, Ini Tanggapa...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.