Paus Fransiskus Tekankan Pentingnya Wujudkan Keadilan Sosial yang Tertulis dalam Pembukaan UUD 45

"Kita tidak bisa menutup mata. Banyak rakyat kita yang tidak bisa menabung. Kalau toh bisa, sebagian besar saldo tabungannya di bawah 10 juta rupiah. Mau hidup dari mana dengan tabungan sebesar itu. Gizi anaknya terpenuhi darimana. Akhirnya IQ rata-rata rakyat Indonesia sama dengan Timor Leste, terendah di Asia Tenggara," katanya. Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut mengatakan, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah banyak yang tidak bermuara pada keadilan sosial.

"Contohnya, pemerintah keluarkan surat utang bertenor 40 tahun. Ujung-ujungnya yang menjadi standby buyer Bank Indonesia. Itu kan sama saja dengan mencetak uang. Itu kan inflasi. Akhirnya rakyat yang menderita," katanya. Belum lagi soal investor asing.

Kalau hanya sekadar mencari investor asing tidak susah, tetapi mencari yang berkualitas dan bonafide itu yang susah. "Tesla pilih berinvestasi di Thailand dan Malaysia, padahal bahan bakunya ada di Indonesia meski pemiliknya Tiongkok," kata Siprianus. Menurutnya, para pejabat hanya berpikir jangka pendek. Mereka mau menyerahkan satu pulau untuk investasi energi tenaga surya, tapi anehnya kabelnya ditarik ke negara tetangga. "Ini kan gak ada nilai tambahnya buat rakyat Indonesia. Mental seperti ini tidak ada keadilan sosialnya. Kita malas, maunya jadi calo. Negara tetangga kita kaya karena kemalasan kita," katanya.

Reformasi Total

Dengan mental seperti itu, Siprianus menjelaskan, susah bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Sesaat masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas, tidak lama turun lagi ke negara berpenghasilan menengah bawah.

"Itu karena pengaruh devaluasi rupiah yang penyebab utamanya utang dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Obligasi Rekap BLBI yang menghisap darah fiskal nasional. Utang terus membengkak. Lalu kita membandingkan rasio utang terhadap PDB Indonesia dengan negara-negara maju yang cadangan devisanya mencapai ribuan triliun dollar AS. Rasio utang meninabobokan kita." Tanpa reformasi total dalam pengelolaan utang, pengembangan SDM, dan penguatan industri berbasis teknologi tinggi, Indonesia akan semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

"Kita harus segera berbenah, karena tanpa kemandirian pangan, energi, dan teknologi, kita hanya akan menjadi konsumen di pasar global, bukan pemain," tandasnya. Pengamat politik sekaligus Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam mengatakan, pernyataan Paus mengandung nilai-nilai kebaikan yang universal.

Sebetulnya tidak ada yang aneh, tapi memang untuk mengikuti saran beliau dibutuhkan good will dan political will dari pemimpin kita. Tanpa kesadaraan itu, akan sulit menjalankan nasihat beliau. Intinya pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya, dan Paus berusaha mengingatkan kita agar bangsa kita jangan terlena, apalagi sampai set back," tuturnya.