RI Tekankan Pentingnya Perubahan Transformatif guna Capai Target SDGs

BADUNG - Indonesia menekankan pentingnya perubahan transformatif guna mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Suistainable Development Goals (SDGs). Hanya 15 persen dari target SDGs yang berada di jalur yang benar, sementara banyak lainnya mengalami kemunduran.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam sambutannya pada High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024, di Badung, Bali, Senin (2/9).

"Melalui HLF MSP 2024, Indonesia menekankan pentingnya perubahan transformatif," kata Suharso.

Seperti dikutip dari Antara, Suharso memaparkan karena hanya 15 persen dari target SDGs yang berada di jalur yang benar, akibatnya lebih dari separuh populasi dunia berisiko tertinggal dan tidak terlibat sebagai subjek pembangunan.

Suharso mengatakan kondisi itu diperburuk oleh munculnya berbagai tantangan global, mulai dari ketegangan geopolitik, ketimpangan, kemiskinan ekstrem, perubahan iklim, pandemi global, krisis keuangan, hingga gangguan rantai pasokan global.

Rugikan Ekonomi Global

Di sisi lain, fragmentasi ekonomi, terutama dalam konteks perdagangan, dapat memiliki konsekuensi yang merugikan bagi ekonomi global. Suharso mengutip riset Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) yang menyatakan terbaginya blok perdagangan menyebabkan penurunan produk domestik bruto (PDB) global hingga 5 persen.

Senada, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan kerugian global akibat fragmentasi perdagangan dapat berkisar antara 0,2 persen hingga 7 persen dari PDB.

Melihat berbagai kondisi itu, Indonesia menyerukan adanya langkah transformatif dan kerja sama internasional yang lebih kuat dan kritis dari sebelumnya. "Kerja sama antara selatan dan utara global harus efektif, inklusif, dan didukung oleh kemitraan multi-pemangku kepentingan," ujar Suharso.

Dalam diskusi HLF MSP 2024, para panelis akan membahas bagaimana solusi kemitraan multi-stakeholder dapat menjadi jembatan penghubung antara selatan-utara dan selatan-selatan yang diharapkan dapat membuka potensi penuh dari negara-negara selatan global.

Kemudian, perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi internasional, LSM, bank pembangunan multilateral, dan filantropis, selanjutnya akan didalami diskusi dengan tiga sub-tema mendesak.

Ketiga sub-tema itu di antaranya kemitraan multi-pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama, meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi berkelanjutan, dan memajukan pembangunan melalui pembiayaan inovatif.