Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Jadi Syarat Penerbitan SKCK

13 Senin, 26 Agu 2024, 00:15 WIB | Oleh: Tim Penulis
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Jadi Syarat Penerbitan SKCK Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Jadi Syarat Penerbitan SKCK Doc: ANTARA/Qadri Pratiwi
Ket. Salah satu masyarakat Kota Jayapura, Papua, saat mengunjungi layanan BPJS Kesehatan di Mal Pelayanan Publik Kota Jayapura.

Jayapura - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jayapura menyebutkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi syarat utama dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hal ini dilakukan agar mengedukasi warga pentingnya Program JKN bagi proteksi kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang JayapuraDeny Jermy Eka Putra Mase, di Jayapura, Papua, Minggu, mengatakan syarat kepesertaan JKN dalam penerbitan SKCK merupakan wujud nyata implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

"Berdasarkan data kami, kini 92 persen masyarakat di Tanah Papua telah menjadi peserta JKN," katanya.

Menurut Deny, oleh sebab itu kebijakan tersebut sangat positif dikarenakan akan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya JKN bagi masyarakat.

"Dengan adanya program kebijakan tersebut tidak untuk menyulitkan masyarakat dalam mengurus pembuatan SKCK akan tetapi untuk memastikan setiap masyarakat khususnya di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jayapura sudah terlindungi dengan JKN," ujarnya.

Dia menjelaskan terkait syarat-syarat dokumen terkait kepesertan JKN yang diperlukan dalam proses penerbitan SKCK ada dua kondisi persyaratan di mana tergantung kondisi pemohon SKCK.

"Pertama, bagi pemohon yang belum melakukan pendaftaran JKN, diperlukan dokumen cetak berupa bukti nomor virtual account sebagai bukti pendaftaran JKN. Kedua, bagi pemohon SKCK dengan status kepesertaan nonaktif, bisa membawa dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan, serta bagi peserta JKN yang terdapat tunggakan pembayaran iuran, diharapkan membawa dokumen cetak bukti mengikuti program REHAB (Rencana Pembayaran Iuran Bertahap) bagi status peserta non aktif," katanya lagi.

Dia menambahkan oleh karena itu, implementasi ini dilakukan secara bersamaan agar tetap mempermudah masyarakat dalam hal pemberian pelayanan publik.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
rectangle-detail-top-mobile
Advertisement
idbuild web detail

Antiklimak, Ubed Dikalahkan Alwi Farhan  

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Olahraga
Antiklimak, Ubed Dikalahkan...
Daerah
Upaya Menekan Korupsi, APIP...

Beras untuk Stabilisasi Malah Diselewengkan di Palembang

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Beras untuk Stabilisasi Mal...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +