Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Jadi Syarat Penerbitan SKCK

📅 Senin, 26 Agu 2024, 00:15 WIB | Oleh: Tim Penulis
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Jadi Syarat Penerbitan SKCK Doc: ANTARA/Qadri Pratiwi
Ket. Salah satu masyarakat Kota Jayapura, Papua, saat mengunjungi layanan BPJS Kesehatan di Mal Pelayanan Publik Kota Jayapura.

Jayapura - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jayapura menyebutkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi syarat utama dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hal ini dilakukan agar mengedukasi warga pentingnya Program JKN bagi proteksi kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang JayapuraDeny Jermy Eka Putra Mase, di Jayapura, Papua, Minggu, mengatakan syarat kepesertaan JKN dalam penerbitan SKCK merupakan wujud nyata implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

"Berdasarkan data kami, kini 92 persen masyarakat di Tanah Papua telah menjadi peserta JKN," katanya.

Menurut Deny, oleh sebab itu kebijakan tersebut sangat positif dikarenakan akan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya JKN bagi masyarakat.

"Dengan adanya program kebijakan tersebut tidak untuk menyulitkan masyarakat dalam mengurus pembuatan SKCK akan tetapi untuk memastikan setiap masyarakat khususnya di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jayapura sudah terlindungi dengan JKN," ujarnya.

Dia menjelaskan terkait syarat-syarat dokumen terkait kepesertan JKN yang diperlukan dalam proses penerbitan SKCK ada dua kondisi persyaratan di mana tergantung kondisi pemohon SKCK.

"Pertama, bagi pemohon yang belum melakukan pendaftaran JKN, diperlukan dokumen cetak berupa bukti nomor virtual account sebagai bukti pendaftaran JKN. Kedua, bagi pemohon SKCK dengan status kepesertaan nonaktif, bisa membawa dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan, serta bagi peserta JKN yang terdapat tunggakan pembayaran iuran, diharapkan membawa dokumen cetak bukti mengikuti program REHAB (Rencana Pembayaran Iuran Bertahap) bagi status peserta non aktif," katanya lagi.

Dia menambahkan oleh karena itu, implementasi ini dilakukan secara bersamaan agar tetap mempermudah masyarakat dalam hal pemberian pelayanan publik.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Akomodasi Melaju Kencang, Efek Berganda Pariwisata Dinanti
    Membaca data penyerapan tenaga kerja hingga hampir 26 ...
  • Pasar Eropa Terbuka Lewat IEU-CEPA, Industri Tekstil Indonesia Punya Peluang Baru
    Artikel yang sangat mencerahkan. Sepakat dengan pandangan Kadin ...
  • Produksi Kapal Baru RI Melonjak 251 Persen, Menperin: Negara Maritim Jangan Kalah di Laut Sendiri
    Menanggapi lonjakan produksi kapal baru hingga 251 persen ...
  • Bidik Transformasi Industri Indonesia, Danantara Gelar Forum Teknologi dan Investasi Global
    Fokus Danantara pada industrialisasi inovasi dalam forum DTIIF ...
  • Produksi Dipangkas 50 Persen, Industri Keramik Terancam Lumpuh Gara-Gara Gas!
    Membaca kondisi industri keramik yang terpaksa memangkas kapasitas ...
Advertisement
Citilink Flight Sale 231026 Halaman Rubrik
Advertisement
Homedec Detail Sidebar
Luar Negeri
Kemlu RI Pantau Keamanan WN...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

Nusron Wahid Dua Kali Mangkir, KPK Siapkan Panggilan Ketiga

23 Oct 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.