PM Bangladesh Berjanji Dukung Pengungsi Rohingya dan Industri Garmen

DHAKA - Perdana Menteri Sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, mengatakan dalam pidato kebijakan utama pertamanya pada hari Minggu (18/8), pemerintahnya akan mempertahankan dukungan bagi lebih dari satu juta pengungsi Rohingya di negara tersebut. Industri garmen yang terganggu oleh kerusuhan juga menjadi prioritas.

Yunus (84) kembali dari Eropa bulan ini setelah revolusi yang dipimpin mahasiswa mengambil alih tugas monumental dalam mengarahkan reformasi demokrasi di negara yang terkoyak oleh kemerosotan kelembagaan.

Pendahulunya,Sheikh Hasina (76) tiba-tiba meninggalkan negara itu dengan helikopter beberapa hari sebelumnya setelah 15 tahun berkuasa dengan tangan besi.

Menetapkan prioritasnya di hadapan para diplomat dan perwakilan PBB, Yunus berjanji akan melanjutkan dua tantangan kebijakan terbesar dari pemerintahan sementaranya.

"Pemerintah kami akan terus mendukung lebih dari satu juta orang Rohingya yang berlindung di Bangladesh," kata Yunus.

"Kita memerlukan upaya berkelanjutan dari komunitas internasional untuk operasi kemanusiaan Rohingya dan pemulangan mereka ke Tanah Air mereka, Myanmar, dengan rasa aman, bermartabat, dan memiliki hak penuh," imbuhnya.

Bangladesh merupakan rumah bagi sekitar satu juta pengungsi Rohingya.

Kebanyakan dari mereka melarikan diri dari negara tetangga Myanmar pada tahun 2017 setelah tindakan keras militer yang sekarang menjadi subjek penyelidikan genosida oleh pengadilan PBB.

Kerusuhan dan protes massa selama berminggu-minggu yang menggulingkan Hasina juga mengakibatkan gangguan yang meluas pada industri tekstil yang menjadi tumpuan negara itu, karena para pemasok mengalihkan pesanan ke luar negeri.

"Kami tidak akan mentoleransi segala upaya yang mengganggu rantai pasokan pakaian global, di mana kami merupakan pemain kunci," kata Yunus.

Sebanyak 3.500 pabrik garmen di Bangladesh menyumbang sekitar 85 persen dari ekspor tahunannya yang bernilai 55 miliar dollar AS.

Yunus memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 atas karya perintisnya di bidang keuangan mikro, yang dianggap berhasil membantu jutaan warga Bangladesh keluar dari kemiskinan yang parah.

Ia menjabat sebagai "penasihat utama" untuk pemerintahan sementara - yang semuanya warga sipil kecuali dua jenderal yang sudah pensiun - dan mengatakan ia ingin menyelenggarakan pemilu "dalam beberapa bulan".

Sebelum penggulingannya, pemerintahan Hasina dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penahanan massal dan pembunuhan di luar hukum terhadap lawan-lawan politiknya.