Transformasi Ekonomi Digital Butuh Intervensi Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah menilai perlu adanya intervensi terhadap enam pilar utama ekonomi digital agar Indonesia mampu mencapai target pada 2045. Pemerintah menetapkan target kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai minimal 20 persen pada 2045.

"Dalam rangka mencapai target pengembangan ekonomi digital tersebut, sejumlah intervensi perlu dilakukan pada enam pilar utama ekonomi digital," kata Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin, dalam acara Casual Talk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Minggu (4/8).

Adapun sejumlah intervensi tersebut yakni pertama, mendorong infrastruktur digital agar dapat menyasar perluasan jangkauan penetrasi internet, peningkatan mutu infrastruktur digital, serta peningkatan dalam computing edge.

Pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur digital seperti Jaringan Fiber Optic Palapa Ring yang menghubungkan 57 kabupaten/kota, tambahan Base Tranceiver Station (BTS), hingga pemanfaatan Satelit Multifungsi Satria untuk lokasi tertinggal, terdepan, dan terluar (3 T).

Kedua, di bidang SDM, intervensi ditujukan menyasar pendidikan formal, pemberdayaan tenaga kerja, dan lifelong learning guna memastikan setiap individu memiliki keterampilan yang bersaing di era digital. Peningkatan keterampilan digital melalui prakerja, vokasi, digital talent scholarship, hingga kolaborasi dengan pihak swasta, seperti Google, Apple, Microsoft, dan Amazon.

Ketiga, Riset, Inovasi, dan Pengembangan (R&D) harus menyasar peningkatan komitmen dalam penelitian dan pengembangan, serta mendorong budaya inovasi. "Pemerintah sendiri saat ini juga telah menyediakan dukungan berupa Super Tax Deduction hingga 300 persen untuk kegiatan R&D," jelasnya.

Keempat, mewujudkan ekosistem bisnis yang produktif, maju, dan bernilai tambah tinggi melalui digitalisasi sektor ekonomi prioritas, seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Kelima, bersama otoritas terkait akan membuka pintu inklusi finansial dengan target tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024

Terakhir, berupa dukungan ekosistem regulasi dan kebijakan yang sehat, adil, berorientasi pada perlindungan konsumen dan keamanan nasional.

Lebih lanjut, Rudy juga menuturkan diversifikasi sektor prioritas, kolaborasi, dan inovasi juga mengambil peranan penting dalam mendorong tercapainya berbagai target tersebut.

Bantu Perekonomian

Sebelumnya, Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Muhammad Syah Fibrika Ramadhan, menilai pengembangan keuangan digital yang inklusif akan membantu perekonomian Indonesia.

"Kalau dari aspek ekonomi pembangunan, itu bisa dilihat dari sisi makro dan mikro. Kalau dari sisi makro itu (keuangan digital, red.) akan sangat membantu pemerintah atau ekonomi kita secara keseluruhan," kata Fibrika, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat pekan lalu.

Menurut dia, hal itu disebabkan pengembangan keuangan digital yang pesat dan inklusif pada akhirnya akan membuat masyarakat lebih melek digital serta lebih meningkatkan aktivitas ekonominya.