Tata Penyelesaian Sengketa Pilkada Diperkuat
Jumat, 02 Agu 2024, 01:40 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: ANTARA/HO-Bawaslu Jakut
JAKARTA - Tata cara penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan tanggal 27 November terus diperkuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat kerja Bawaslu dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Jakarta Utara.
"Rapat kerja bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penanganan sengketa serta pelanggaran pemilu Jakarta Utara yang berpotensi terjadi dalam Pilgub," kata Ketua Bawaslu Jakarta Utara, Johan Bahdi, Kamis. Dia menuturkan, sinergi antara divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu dengan divisi lainnya sangat penting untuk memastikan integritas proses pemilihan.
"Kita harus bekerja bersama untuk menghadapi tantangan dan menjaga kepercayaan publik," ujar Johan. Dia menuturkan, rapat kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas anggota Bawaslu dan Panwascam dalam menjalankan tugas-tugasnya.
"Selain itu kegiatan bertujuan memperkuat koordinasi antardivisi untuk memastikan pemilihan yang jujur, adil, dan transparan di Jakarta Utara," tambah Johan. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jakarta Utara, Yapto Sendra, menambahkan, kegiatan ini langkah strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam penanganan sengketa atau pelanggaran.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan cepat dan efisien, sesuai dengan regulasi," tandas Yapto. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Utara, M Sobirin, menjelaskan, data dan informasi yang akurat dalam penanganan pelanggaran sangat diperlukan. Hal ini penting untuk mengungkap dugaan pelanggaran pemilu.
Menurut Sobirin, dengan data yang akurat, pengawas pemilu bisa mengambil langkah tepat dan efektif dalam menangani setiap pelanggaran.
"Data ini menjadi suatu keharusan yang dimiliki pengawas dalam melakukan penindakan maupun penyelesaian sengketa pemilu," jelasnya.
Akademisi dan Pemerhati Pemilu, Dr Rasminto, menilai, dalam proses penanganan pelanggaran pemilu mediasi dan transparansi sangat penting untuk melakukan penyelesaian sengketa pemilihan. "Ini yang menjadi kunci dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu," tukasnya.
Like, Share, Comment:
Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi
12 Nov 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!