Junta Kembali Perpanjang Keadaan Darurat

YANGON - Junta Myanmar pada Rabu (31/7) kembali memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan. Langkah ini sekali lagi menunda pelaksanaan pemilu baru yang dijanjikan yang akan diadakan saat mereka berjuang melawan oposisi terhadap kudeta.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari 2021 yang mengakhiri eksperimen 10 tahun demokrasi dan memicu protes massal serta tindakan keras terhadap perbedaan pendapat. Tiga setengah tahun kemudian, junta berjuang untuk menghancurkan oposisi bersenjata yang tersebar luas dan baru-baru ini mengalami serangkaian kekalahan besar dari aliansi kelompok bersenjata etnis minoritas.

Junta tidak dapat menyelenggarakan pemilu baru sesuai rencana menyusul keadaan darurat yang berlaku selama dua tahun akibat aksi teroris yang dilakukan oleh lawan-lawannya, lapor stasiun televisiMRTV.

"Seluruh anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang terdiri dari junta dengan suara bulat memutuskan untuk memperpanjang masa keadaan darurat selama enam bulan lagi," kataMRTV.

Ketua junta Min Aung Hlaing telah mengusulkan perpanjangan tersebut untuk mempersiapkan surat suara yang sah dan akurat bagi pemilu yang dijanjikan junta akan diadakan mungkin pada tahun 2025. Perpanjangan juga diperlukan untuk melaksanakan sensus penduduk," imbuhMRTV.

Berdasarkan konstitusi tahun 2008 yang dirancang militer, yang menurut junta masih berlaku, pihak berwenang diharuskan mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan setelah keadaan darurat dicabut.

Kekalahan Pertempuran

Militer merebut kekuasaan setelah melontarkan tuduhan yang tidak berdasar mengenai kecurangan dalam pemilu 2020 yang dimenangkan telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.

Negara ini telah memperpanjang keadaan darurat beberapa kali sejak negara tersebut memerangi kelompok bersenjata etnis minoritas dan kelompok Pasukan Pertahanan Rakyat yang pro-demokrasi.

Dalam beberapa bulan terakhir, negara ini menderita serangkaian kekalahan di medan perang melawan aliansi kelompok bersenjata etnis minoritas di utara dan barat negara tersebut.

Pekan lalu Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) mengklaim telah merebut Kota Lashio di utara, yang terletak di jalan raya perdagangan penting ke Tiongkok dan merupakan lokasi bagi komando militer wilayah timur laut. Namun junta membantah klaim tersebut.

Hilangnya Lashio dan komando militer regional akan menjadi pukulan besar bagi junta, yang telah kehilangan wilayahnya ke tangan MNDAA dan kelompok bersenjata lainnya dalam beberapa pekan terakhir.

Pada Januari lalu, MNDAA merebut Kota Laukkai dekat perbatasan Myanmar dengan Tiongkok setelah sekitar 2.000 tentara junta menyerah, yang merupakan salah satu kekalahan militer terbesar dalam beberapa dekade.

Sejak kudeta, pertempuran antara militer dan lawan-lawannya telah memaksa 2,7 juta orang meninggalkan rumah mereka, menurut PBB. Lebih dari 5.400 orang telah terbunuh dan 27.000 orang ditangkap dalam tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal. AFP/I-1