Krisis Iklim Persulit Korban Kekerasan Berbasis Gender Mengakses Keadilan

Selain bahaya fisik, perempuan korban juga berisiko mengalami stres selama proses penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Mereka kerap harus membawa anaknya selama proses penanganan di tengah dengan situasi jalan yang tidak ramah anak dan berbahaya.

Perempuan korban dari keluarga miskin juga harus memikirkan biaya transportasi yang tidak murah sekaligus beban pengasuhan anak. Situasi ini kerap kali mendorong perempuan untuk tidak melanjutkan pelaporan dan penanganan kasusnya.

Hambatan kian berat nan berlapis jika kekerasan dialami perempuan difabel. Mereka kerap terkena stigma negatif masyarakat, keterbatasan mobilitas, kondisi kesehatan yang spesifik, dan ketiadaan pendamping. Apalagi moda transportasi di tengah bencana iklim belum ramah difabel.

Sistem layanan terpadu yang adaptif

Sejak tahun 2015, Indonesia telah memiliki beberapa dokumen untuk mendorong adaptasi iklim yang responsif gender. Dokumen tersebut mengakui bahwa perempuan rentan mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender di tengah krisis iklim.

Sayangnya, pembangunan sistem layanan terpadu yang adaptif masih belum menjadi program strategis pemerintah.

Sejauh ini, telah ada upaya untuk membangun sistem layanan dan penanganan kekerasan berbasis gender yang mengenali berbagai karakter khusus seperti daerah kepulauan, wilayah terpencil, dan tenda pengungsian bencana. Pendampingan kasus, misalnya, dapat berlangsung di tempat yang sesuai dengan kenyamanan korban ataupun secara daring.

Walau begitu, ketika bencana iklim banjir rob terus terjadi setiap hari, pendampingan kasus dengan sistem jemput bola menjadi menantang. Belum lagi hambatan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang masih banyak dialami oleh lembaga layanan berbasis komunitas maupun pemerintah (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak/UPTD PPA).

Indonesia perlu mengakui realita bahwa bencana iklim telah ada di depan pintu rumah dan menjadi bagian dari kehidupan warga. Narasi program adaptasi iklim harus bisa membicarakan lebih dari sekadar "dampak" berbasis gender, tetapi juga mengupayakan akses keadilan bagi korban.

Ini dapat dilakukan dengan terus mendokumentasikan pengalaman perempuan korban dan pendamping. Dokumentasi dapat membuat kita semakin mengenali dinamika gender dan perubahan iklim yang kompleks.

Selanjutnya adalah pemberian dukungan kepada pendamping serta lembaga layanan agar mampu beradaptasi dan tahan dengan kekhasan bencana di masing-masing wilayah. Langkah ini bisa diintegrasikan dengan sistem kesiapsiagaan bencana yang ada.

Terakhir, mengakui kerja-kerja kolektif dan kepemimpinan komunitas dalam membantu korban. Ini bisa menjadi praktik baik berbasis komunitas dan diadopsi dalam program adaptasi iklim yang telah ada.

Dengan demikian, seluruh aktor terkait dapat bekerja sama membantu: korban, pendamping, lembaga layanan, aparat penegak hukum untuk mencegah, menangani, dan memberikan perlindungan bagi korban di tengah bencana iklim.