Krisis Iklim Persulit Korban Kekerasan Berbasis Gender Mengakses Keadilan

Andi Misbahul Pratiwi, University of Leeds

Krisis iklim membuat banjir rob tak lagi menjadi kejadian musiman, melainkan bencana sehari-hari (everyday disaster), khususnya bagi penduduk kawasan pantai utara Jawa.

Bencana ini berdampak pada berkurangnya pendapatan serta kesehatan masyarakat pesisir. Sebagian dari mereka sudah bermigrasi untuk mencari ruang hidup yang baru. Namun, tak sedikit warga yang bertahan.

Bertahan di tengah kepungan bencana bukanlah pilihan yang mudah. Apalagi, perubahan iklim menyebabkan perempuan, anak, orang difabel, lansia, masyarakat adat, dan kelompok lainnya berisiko mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Bukan hanya itu, riset doktoral saya di pesisir utara Jawa Tengah, menemukan, krisis iklim membuat korban dan pendamping korban kesulitan mengakses keadilan. Bak jatuh tertimpa tangga, mereka harus menghadapi kekerasan dan kepungan air rob secara bersamaan dan sering kali sendirian.

Dua hambatan

Ada dua hambatan besar yang dialami korban maupun pendamping kekerasan berbasis gender: akses jalan dan risiko kesehatan. Hambatan ini saling berkelindan satu sama lain dan dipengaruhi oleh keterbatasan sistem layanan yang ada saat ini.

Pertama, persoalan akses jalan dan transportasi. Perempuan korban dan pendamping harus berganti-ganti alat transportasi untuk melakukan pelaporan, penanganan, dan mengakses sistem perlindungan.

Di Desa Morodemak, sebelum banjir rob menutup sebagian jalan utama, perempuan dapat dengan mudah menggunakan sepeda motor untuk menuju lembaga layanan yang berjarak 15 km. Namun, setelah terjadi banjir rob, mereka harus menggunakan angkutan umum yang tidak tersedia setiap waktu.

Gambar di atas dibuat oleh komunitas perempuan nelayan Puspita Bahari selama saya melakukan penelitian dengan metode Feminist Participatory Action Research (FPAR) pada Mei 2024.

Bagian yang bertinta merah artinya titik berbahaya. Sebab, banjir rob membuat batas jalan dengan tambak, sungai, ataupun laut tidak nampak. Ini meningkatkan risiko kecelakaan selama menempuh perjalanan, baik dengan sepeda motor maupun berjalan kaki.

Di Desa Timbulsloko, perempuan korban harus menggunakan perahu untuk akses keluar masuk desa apabila banjir rob telah setinggi lutut orang dewasa. Mereka harus mengeluarkan energi dan ongkos lebih besar, serta menghabiskan waktu lebih panjang untuk meminta bantuan, pendampingan, dan mengakses sistem peradilan.

Kedua, persoalan kesehatan. Akses jalan terputus dan moda transportasi yang beragam di atas berdampak pada kesehatan fisik dan mental perempuan korban dan pendamping. Salah satu pendamping korban yang saya wawancarai mengungkapkan, apabila angkutan umum tidak tersedia, ia harus berjalan kaki melewati banjir.

Patut diketahui bahwa air rob yang menggenangi jalan adalah campuran antara air laut, air selokan, dan kontaminasi sampah. Menerjang banjir berarti meningkatkan risiko terpapar penyakit kulit dan ancaman kesehatan tubuh lainnya. Sebab, banjir membuat tubuh terpapar air lebih intens.

Selain bahaya fisik, perempuan korban juga berisiko mengalami stres selama proses penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Mereka kerap harus membawa anaknya selama proses penanganan di tengah dengan situasi jalan yang tidak ramah anak dan berbahaya.