Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Muhadjir Ungkap Cuti Melahirkan Enam Bulan Butuh Kesediaan Dunia Usaha

17 Jumat, 12 Jul 2024, 06:40 WIB | Oleh: Tim Penulis
Muhadjir Ungkap Cuti Melahirkan Enam Bulan Butuh Kesediaan Dunia Usaha Muhadjir Ungkap Cuti Melahirkan Enam Bulan Butuh Kesediaan Dunia Usaha Doc: kemenkopmk.go.id
Ket. Menko PMK, Muhadjir Effendy.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menilai cuti melahirkan hingga maksimal enam bulan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) membutuhkan kesediaan semua pihak, terutama dunia usaha.

"Jadi, (hak cuti melahirkan) ini memang butuh kesediaan semua pihak, terutama pelaku dunia usaha untuk menerima dengan lapang dada," kata Muhadjir saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7).

Pernyataan Muhadjir tersebut menanggapi dunia usaha yang mempertimbangkan untuk mengurangi pegawai perempuan dalam proses rekrutmen perusahaan. Wacana tersebut muncul, karena UU KIA dalam salah satu pasalnya memberikan fasilitas hak cuti melahirkan untuk ibu berstatus pekerja selama maksimal enam bulan, sehingga dapat mengurangi produktivitas kerja.

Menurut Menko PMK, kebijakan tersebut tentu tidak berpihak pada dunia usaha, namun pemerintah menilai hak cuti melahirkan untuk ibu pekerja bertujuan mempersiapkan generasi emas Indonesia.

Pada sisi lain, Muhadjir juga mengakui kebijakan tersebut tentu mengurangi produktivitas ibu pekerja di tempat perusahaannya bernaung. "Ini kan ada tujuan lebihurgentgitu ya daripada kepentingan jangka pendek. Saya tahu itu akan mengurangi produktivitas. Tapi kan produktivitas itu tidak hanya bisa diukur dari jam kerja kan, tapi juga tingkat intensitas dan kualitas ketika dia bekerja itu," kata Muhadjir.

Muhadjir menambahkan cuti melahirkan untuk ibu menyusui juga akan membuat sang ibu bekerja lebih maksimal, karena anak tumbuh dalam pengasuhan orangtua langsung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan diteken Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 2 Juli 2024. UU tersebut memuat sejumlah hak ibu yang berstatus sebagai pekerja, salah satunya berkaitan dengan hak cuti pascamelahirkan maksimal selama enam bulan. Pasal 4 ayat 3 memuat hak cuti paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya jika sang ibu terdapat kondisi khusus, seperti mengalami masalah kesehatan, komplikasi pascapersalinan, atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan. Ant/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Nasional
Dua Tahun Kemenimipas, Tran...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +