Demokrasi Pancasila, Melaksanakan Demokrasi dengan Etika dan Moralitas

Oleh: Antonius Benny Susetyo

Demokrasi dalam pandangan Aristoteles adalah suatu kebebasan dan prinsip utamanya adalah kebebasan. Menurutnya, hanya melalui kebebasan setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Prinsip ini juga diterima luas oleh tokoh-tokoh besar dalam sejarah, termasuk oleh Bung Hatta, salah satu Bapak Pendiri bangsa Indonesia.

Dalam bukunya Demokrasi Kita yang ditulis pada tahun 1966, Hatta mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsyafan.

Prinsip demokrasi adalah kesetaraan di mana masyarakat memiliki kesetaraan bukan karena relasi kuasa yang timpang. Namun, demokrasi sering kali dimaknai hanya sebagai alat untuk merebut kekuasaan dan mendapatkan kekuasaan. Ketika demokrasi dimaknai demikian, relasi demokrasi tidaklah setara, dan rakyat sebenarnya tidak menunjukkan kebebasannya.

Kebebasan ini sering kali dikendalikan oleh kekuatan yang maha dahsyat yaitu uang. Ketika uang menentukan demokrasi maka demokrasi itu sebenarnya hanyalah bayang-bayang dari demokrasi sejati. Demokrasi yang dikendalikan oleh uang menunjukkan bagaimana kapitalisme dapat merusak esensi demokrasi itu sendiri. Ketika kekuasaan politik ditentukan oleh kekuatan finansial maka prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kesetaraan dan kebebasan menjadi sirna. Demokrasi yang sejati harus mengutamakan kedaulatan rakyat di atas kedaulatan uang dan kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, Bung Hatta mengingatkan ketika demokrasi menyimpang dari kaidah-kaidah prinsip dasar demokrasi maka kita harus menguatkan demokrasi kembali kepada esensinya yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsyafan.

Apa yang dikatakan oleh Bung Hatta harusnya menjadi refleksi kita bersama tentang proses demokrasi kita yang akhir-akhir ini cenderung bersifat transaksional. Demokrasi tanpa etika dan moralitas adalah demokrasi di mana dominasi kekuasaan dan kapital menentukan perilaku para pemilih. Dalam demokrasi yang transaksional, kekuatan kapital memiliki kedaulatan yang luar biasa, mengendalikan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi yang menamakan kesetaraan dan mengutamakan kedaulatan rakyat harus dikembalikan. Demokrasi bukanlah sekadar mekanisme di mana kekuasaan dan keuangan menentukan siapa yang akan terpilih. Demokrasi yang sejati adalah proses untuk memastikan kedaulatan rakyatlah yang menentukan pilihan.

Saat ini, menjelang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak, penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat untuk mengalahkan kedaulatan uang yang berkuasa. Ketika uang menentukan demokrasi maka demokrasi akan kehilangan substansinya. Demokrasi adalah proses untuk menjadi, dan dalam proses menjadi ini, demokrasi sering kali terseok-seok dan terjerumus dalam pragmatisme. Ketika demokrasi terjerumus dalam pragmatisme maka kita perlu kesadaran untuk mengembalikan demokrasi yang sejati.

Moralitas dan Etika

Demokrasi yang sejati harus mengembalikan cita-cita para pendiri bangsa bahwa demokrasi Pancasila harus lebih menggunakan moralitas dan etika dalam berdemokrasi. Etika adalah kepatuhan kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berkehendak, baik bagi para pemegang kekuasaan maupun rakyat.

Rakyat harus menentukan kembali demokrasi yang sejati, bukan demokrasi yang hanya sekadar materialistis. Jika demokrasi hanya dimaknai secara materialistis maka demokrasi tidak lebih dari sekadar mekanisme di mana kekuasaan dan keuangan menentukan siapa yang akan terpilih.

Demokrasi akan jatuh kepada hal-hal yang sifatnya hanya seolah-olah demokrasi. Rakyat berdaulat menentukan kedaulatannya. Demokrasi yang sejati mengutamakan kedaulatan rakyat, bukan kekuasaan atau uang. Dalam sistem demokrasi yang sehat, suara rakyatlah yang paling penting. Kedaulatan rakyat harus menjadi pilar utama dalam setiap proses demokrasi.