Indonesia Soroti Kesenjangan Pembangunan di Negara-negara OKI

JAKARTA - Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dinilai masih menghadapi tantangan besar yakni kesenjangan pembangunan. Beberapa negara anggota OKI bahkan sedang bergulat dengan kemiskinan yang meluas.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam pidatonya pada KTT OKI di Banjul, Gambia, akhir pekan lalu, menyebutkan kalau ada 21 dari 46 negara berkembang merupakan anggota OKI yang angka kemiskinannya meluas.

Sebab itu, Indonesia mendesak keterlibatan lebih besar sektor swasta di negara-negara OKI melalui peningkatan kesepakatan perdagangan dan investasi. Retno juga dalam kesempatan itu menekankan pentingnya OKI memprioritaskan kemajuan akan hak pendidikan perempuan di Afghanistan.

"Perempuan di Afghanistan dan belahan dunia lainnya berhak mendapatkan persamaan hak, dan isu perempuan harus diarusutamakan dalam kebijakan dan kegiatan OKI," kata Retno.

Menanggapi kondisi di negara anggota OKI tersebut, pakar kemiskinan dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan negara-negara OKI harus memperioritaskan program pembangunannya untuk mengatasi kesenjangan di wilayahnya agar menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas.

"Adanya kesenjangan secara geografis maupun sosial ekonomi yang terjadi di beberapa negara di dunia dapat mengurangi efektivitas program-program pembangunan yang mereka jalankan," kata Bagong.

Ketimpangan sosial ekonomi itu terlihat pada bidang pendidikan, pendapatan, pekerjaan formal, pekerjaan di fasilitas kesehatan, dan petugas kesehatan. Adapun ketimpangan geografis, misalnya keterlambatan mengadopsi manfaat teknologi digital disebabkan infrastruktur internet di wilayah-wilayah negara-negara, yang sekarang marak digunakan untuk pemasaran produk UMKM.

"Ketidaksetaraan sosial ekonomi dan geografis yang signifikan akan menjadi faktor keterlambatan masyarakat dalam mengadopsi atau mendapatkan manfaat dari berbagai program yang dicanangkan negaranya. Negara miskian berkesempatan naik kelas adalah apabila terdapat diferensiasi struktural dalam tatanan ekonomi masyarakat yang relatif utuh tidak terpecah," kata Bagong.

Hapus Kemiskinan

Sementara itu, peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan ketimpangan tersebut imbas dari relasi yang timpang dalam sistem kapitalisme global. Sumber daya ekonomi yang didominasi oleh korporasi transnasional dengan berbagai agenda neoliberal menyulitkan upaya menghapus kemiskinan.

Di sisi lain, korporasi transnasional ini juga sebagian besar punya negara-negara maju yang membuat agenda penghapusan kemiskinan hanya dilakukan oleh negara-negara OKI sendiri.

Menurut Awan, negara-negara OKI perlu mendorong penghapusan kemiskinan melalui realisasi sistem ekonomi global yang berkeadilan dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan program pembangunan berkelanjutan.