May Day 2024 Momentum Buruh Tingkatkan Kompetensi

Hari Buruh 2024 diharapkan menjadi momentum bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi demi menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang sarat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyebut Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 merupakan momentum bagi pekerja/buruh meningkatkan kompetensi. Hal tersebut penting untuk menghadapi dinamika ketenagakerjaan di masa depan yang dipengaruhi perkembangan teknologi informasi.

"Saya mengajak teman-teman pekerja/buruh untuk terus berupaya meningkatkan kompetensi dan daya saing," ujar Menaker, dalam acara peringatan May Day 2024, di Jakarta, Rabu (1/5).

Dia menjelaskan, peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja/buruh memiliki 2 tujuan utama bagi pekerja/buruh. Pertama, meningkatkan keterampilan, keahlian, kemampuan, dan kapasitasnya sehingga dia mampu meningkatkan karirnya.

Kedua, lanjut Ida, peningkatan kompetensi dan daya saing bertujuan untuk membekali diri dengan berbagai keterampilan dan kompetensi yang dapat digunakan untuk alih profesi.

Dua hal tersebut menurutnya sangat penting agar pekerja/buruh dapat terus survive menghadapi dinamika dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis dan kompetitif.

"Untuk menghadapi masa depan ketenagakerjaan, menjadi terampil saja tidak cukup. Kita harus terus menerus mengasah diri, meningkatkan kapasitas diri, agar kita selalu bisa beradaptasi dengan perubahan," jelasnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan berbagai instrumen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing para pekerja/buruh. Di antaranya pelatihan vokasi melalui program Balai Latihan Kerja (BLK).

Ida menambahkan, saat ini sudah ada 8 BLK Komunitas bagi serikat pekerja/serikat buruh. Ke depan pihaknya akan lebih memperluas lagi akses peningkatan kompetensi bagi para pekerja/buruh.

"Pada momen May Day ini, saya juga mengajak kementerian/lembaga, pemda, dan pihak-pihak untuk bersama-sama menjadikan topik peningkatan kompetensi pekerja/buruh ini sebagai isu bersama," katanya.

Perkuat Pengawasan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, menilai sektor ketenagakerjaan masih lemah dalam pengawasan. Jumlah pengawas ketenagakerjaan tidak seimbang dengan jumlah yang diawasi membuat aturan hanya dijalankan secara setengah-setengah.

"Belum lagi masalah geografis dan mentalitas oknum pengawas yang lemah yang makin menyulitkan pengawasan yang tegas," ucapnya.

Dia menerangkan, jumlah pengawas ketenagakerjaan sekarang berkisar 1.500 orang. Sedangkan jumlah perusahaan yang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) daring pada tahun 2023 mencapai 1,8 juta perusahaan. "Jumlah perusahaan yang diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan 15.540 dari 1.886.947 Perusahaan. Jumlah ini tidak sampai 1 persen," terangnya. ruf/S-2