DKPP Sebut Provinsi Papua Terbanyak Dilaporkan

JAYAPURA - Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI mengungkapkan pelaporan kasus pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 paling banyak dari Provinsi Papua.

Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengatakan untuk pengaduan tentang pelanggaran pemilu yang diterima DKPP sebanyak tujuh kasus dengan satu kasus di antaranya dalam tahap persidangan.

"Untuk enam pelaporan masih ada dalam tahap verifikasi sehingga belum dilakukan pelimpahan," katanya di Jayapura, Senin (29/4).

Ia berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendapat dukungan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan proses demokrasi di daerah tersebut. "Karena pilkada tidak bisa berjalan dengan adil dan tertib tanpa adanya dukungan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah partai politik maupun insan pers serta pasangan calon," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan demikian semua pihak harus bekerjasama dengan integritas yang tinggi sehingga pilkada akan berjalan dengan baik di Papua.

Lebih Baik

Sementara itu, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Papua Unsur Masyarakat Hanny Grasius Tanamal mengatakan satu kasus pelanggaran Pemilu 2024 yang sudah selesai disidangkan, yakni tentang pelanggaran kode etik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dia berharap pilkada pada November 2024 di Papua lebih baik dari sebelumnya, selain juga politik uang dan netralitas dapat diminimalisasi. "Supaya jangan sampai menimbulkan persoalan, seperti konflik antara masyarakat sendiri," katanya.

Dia menambahkan bentrok antarmasyarakat pernah terjadi Kota Jayapura karena terindikasi politik uang sehingga pihaknya mengimbau kepada seluruh warga di dapat mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada agar dapat berjalan aman dan lancar.

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) meminta semua pihak di Papua memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Bumi Cenderawasih.

Dalam kesempatan itu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan waktu penyelenggaraan pilkada sudah dekat sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak guna memastikan persiapan hingga proses tahapan pilkada bisa berjalan sesuai perundang-undangan dan asas pemilu.

"Maka kami memiliki kepentingan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya terhadap ketaatan perundangan-undangan, tetapi juga terkait etika dan penyelenggaraan pemilu," kata Ratna.

"Dengan demikian, pemilu yang jujur, adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak bisa diwujudkan secara bersama-sama," tambahnya.

Dia menjelaskan DKPP memilih media massa sebagai mitra kerja untuk memberikan sosialisasi, pendidikan etik, melakukan pengawasan dan fungsi kontrol terhadap penyelenggara pemilu. "Karena sumber daya manusia dari media massa sudah tersedia sehingga informasi secara cepat bisa tersampaikan kepada masyarakat luas," ujarnya.